REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO -- Organisasi masyarakat adat Brasil mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyelidiki Presiden Jair Bolsonaro atas 'genosida' dan 'ekosida' atau perusakan lingkungan besar-besaran. Bolsonaro dituduh mempersekusi masyarakat adat dan menghancurkan tanah mereka.

Dalam kasus yang diajukan ke pengadilan di Den Haag Senin (9/8) kemarin, Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) menuduh presiden sayap kanan itu memimpin 'kebijakan sistematik, intensional. dan terang-terangan anti-masyarakat adat'.  

"Kami yakin tindakan yang sedang berlangsung di Brasil sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan ekosida," kata koordinator hukum APIB Eloy Terena dalam pernyataannya dikutip dari Aljazirah, Selasa (10/8).

"Mengingat ketidakmampuan sistem peradilan Brasil untuk menyelidiki, memproses, dan menghakimi (kejahatan-kejahatan) ini, kami melaporkannya pada masyarakat internasional," kata Terena.

Sejak berkuasa pada 2019 lalu, Bolsonaro memimpin kebijakan yang menghancurkan hutan hujan Amazon. Ia memangkas program perlindungan hutan dan mendorong agar wilayah lindung masyarakat adat dibuka agar lahannya dapat digunakan untuk pertanian dan bisnis.

Aktivis masyarakat adat mengatakan Bolsonaro memperparah dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat pribumi karena ia tidak bersedia menerapkan peraturan pembatasan sosial yang ketat. APIB mengatakan sekitar 900 ribu masyarakat adat di Brasil rentan terhadap penyakit luar termasuk Covid-19.

Ini bukan pertama kalinya masyarakat adat menuduh Bolsonaro menyerang mereka dan tanah mereka. Januari lalu Kepala Masyarakat Adat Raoni Metuktire mengajukan laporan terpisah ke ICC meminta pengadilan menyelidiki Bolsonaro atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

"(Di bawah pemerintahannya) kehancuran hutan hujan Amazon semakin cepat tanpa ada tindak pencegahan," kata Metuktire dalam laporannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika