Baju Dinas Mewah DPRD dan Moralitas

REPUBLIKA.CO.ID, Munculnya informasi pengadaan baju dinas mewah DPRD Kota Tangerang, belakangan ini, membuat publik geleng kepala. Di saat rakyat tengah kesulitan mencukupi kebutuhan pokok di tengah pandemi, justru mencuat anggaran fantastis hingga Rp 1,2 miliar untuk bahan pakaian sekaligus ongkos jahit seragam wakil rakyat di kursi dewan.

Pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang dengan adanya jenama mewah seperti Louis Vuitton yang viral tersebut, menunjukkan kontradiksi dengan kondisi masyarakat miskin di Kota Tangerang yang tercatat mengalami peningkatan di masa pandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, dilansir dari tangerangkota.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang pada 2020 berjumlah 118.220. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 98.370 penduduk. Bahkan menurut data yang tertera dalam website, angka itu tertinggi sejak 2012.

Pengamat memandang, ada nilai-nilai moral yang patut dipertanyakan dari kondisi tersebut, terutama soal sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Anggaran pengadaan baju dinas mewah DPRD pun menjadi bulan-bulanan.

“Orang Tangerang untuk mencukupi kebutuhannya besok dan besoknya lagi, masih diliput rasa was-was. Makanya pertanyaannya, apakah pantas anggaran dewan yang fantastis itu? Ini soal sense of crisis,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Adib Miftahul saat dihubungi Republika, Rabu (11/8).

Adib mengatakan, pada dasarnya anggaran seragam dewan sah-sah saja dilakukan karena mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun, angkanya yang fantastis, ditambah muncul nama-nama merek berkelas tertentu, di tengah kondisi pandemi, menjadi sorotan dan patut dikritisi.

Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 sebesar Rp675 juta. Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut pada 2020 sebesar Rp312,5 juta.

Artinya, anggaran tahun ini, mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tak hanya bahan baju, terdapat pula belanja ongkor jahit pakaian dewan hingga senilai Rp 600 juta. Seiring dengan itu, terkuak brand-brand ternama seperti Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Theodoro, dan Thomas Crown dalam pengadaannya.

Adib berpendapat, perlunya kepekaan anggota dewan terhadap kondisi sulit pandemi Covid-19 saat ini. “Saya kira itu hanya segelintir orang yang menikmatinya. Bahwa moralitas ini yang kadang-kadang susah diukur,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi informasi terbaru dibatalkannya anggaran pengadaan seragam mewah DPRD Kota Tangerang pada tahun ini, Adib menyebut, hal itu tepat dilakukan. Mengingat, publik sudah melayangkan sejumlah kritikan dan masukan yang mengecam hal itu.

“Kalau dibatalkan berarti mereka memahami opini publik yang berkembang, bahwa hal itu tidak pantas,” kata dia.

Adapun, penyelesaiannya dengan pihak pemenang lelang yang kemungkinan bakal melakukan gugatan, menurut Adib, hal itu dapat diselesaikan dengan sentuhan politis dan kekeluargaan.

Diketahui, usai menuai kritikan dan menjadi viral di media sosial, akhirnya DPRD Kota Tangerang membatalkan anggaran pengadaan baju dinas tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dalam konferensi pers pada Selasa (10/8).

“Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut,” ujar Gatot.

Meski telah bulat dibatalkan, dalam kesempatan itu, Gatot menyampaikan, pihaknya tidak pernah menyebut soal merek dari bahan pakaian yang bakal menjadi seragam untuk anggota dewan. Hal itu dipertegas oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono yang mengurus soal pengadaan tersebut.

“Saya menegaskan kembali, terkait penentuan merek itu bukan dari kami. Yang ada dari kita itu spesifikasinya saja, tidak ada merek. Spesifikasi itu misalnya kadar bahannya berapa persen,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Pokja Unit Layanan Pengadaan Hadi Sudibjo menuturkan, dalam pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang, merek Louis Vuitton akan menjadi pakaian dinas harian (PDH). Adapun merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), serta Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

“Empat merek itu diserahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja. Mereka yang lebih tahu soal kenaikan anggaran karena mereka yang tentukan spesifikasi,” ujar Hadi.

Hingga saat ini, siapa pengusul merek tersebut pun seolah masih menjadi misteri. Namun, keputusan membatalkan anggaran pengadaan baju dinas anggota dewan tersebut dinilai cukup tepat sejauh ini untuk meredakan polemik yanga ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika