REPUBLIKA.CO.ID, TORONTO -- Menurut laporan baru oleh kelompok hak asasi manusia Amnesty International Canada dan Project Ploughshares, Kanada melanggar hukum internasional dengan menjual senjata ke Arab Saudi. Kedua kelompok tersebut mendesak Kanada untuk menangguhkan semua ekspor senjata ke Riyadh.
Dirilis pada Rabu (11/8), laporan berjudul 'Tidak Ada Bukti yang Dapat Dipercaya: Analisis Cacat Ekspor Senjata Kanada ke Arab Saudi', menuding pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau melanggar Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT), sebuah perjanjian internasional di mana Kanada menjadi pendukung pada 2019. Dalam laporan itu mengatakan, transfer senjata Kanada ke kerajaan Teluk dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.
Kelompok hak asasi mencatat data tersebut, terutama dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman. "Telah ditetapkan melalui penyelidikan dan laporan ahli bahwa ekspor senjata Kanada ke (Arab Saudi) bertentangan dengan kewajiban hukum Kanada di bawah ATT," bunyi laporan itu dikutip laman Aljazirah, Kamis (12/8).
Perang di Yaman pecah pada akhir 2014 ketika pemberontak Houthi merebut sebagian besar negara itu, termasuk ibu kota, Sanaa. Konflik meningkat pada Maret 2015 ketika Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membentuk koalisi militer dalam upaya untuk memulihkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang didukung Riyadh.
Perang yang masih berlangsung telah mendorong jutaan orang ke ambang kelaparan dalam apa yang digambarkan oleh PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut prakiraan PBB belum lama ini, setidaknya 233 ribu orang telah tewas.
"Ada bukti persuasif bahwa senjata yang diekspor dari Kanada ke KSA (Kerajaan Arab Saudi), termasuk LAV (kendaraan lapis baja ringan) dan senapan sniper, telah dialihkan untuk digunakan dalam perang di Yaman," tulis laporan Rabu.
"Mengingat risiko utama yang ditimbulkan oleh ekspor senjata Kanada ke KSA, Kanada harus segera mencabut izin ekspor senjata yang ada ke KSA dan menangguhkan penerbitan yang baru," tambah laporan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika