REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, tidak dilibatkannya penghitungan indikator kematian dalam laporan harian Covid-19 di Indonesia, hanya bersifat sementara.

"Kebijakan itu paralel dengan upaya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan nasional," kata Wiku saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (12/8).

Wiku mengatakan, perbaikan dalam sistem pencatatan angka kematian di setiap daerah dilakukan demi kebijakan yang tepat melalui data yang valid.

Tim Laporan Warga dari Lapor Covid-19, Yemiko Heppy mengatakan, akurasi  laporan Covid-19 dari pemerintah pusat kerap dikeluhkan masyarakat. Hal itu berdasarkan laporan yang dihimpun dari sejumlah sumber di media sosial.

"Perihal akurasi data Covid-19 ini kita menerima beberapa laporan, walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya," kata Yemiko.

Berdasarkan catatan Lapor Covid-19, ada selisih data kematian antara situs yang dikelola antara pemerintah provinsi (pemrov) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Untuk bulan Juli 2021 saja, ada 19 ribu data kematian yang dilaporkan pemda tidak tercatat oleh pemerintah pusat. Ke mana datanya?"

Baca juga : Jakarta Herd Immunity, Epidemiologi: Wah Masih Jauh Sekali

Lapor Covid-19 juga menemukan sejumlah provinsi dengan selisih angka kematian terbesar yang terjadi pada Sabtu (7/8). Daerahnya, yaitu Jawa Tengah dengan selisih 9.662 orang, Jawa Barat selisih 6.215 orang. "Selisih itu juga terjadi di Yogyakarta, Papua, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan Kalimantan Tengah," kata Yemiko.