Survei: 43,3 Persen Publik tak Percaya Data Covid Pemeritah
Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya | Foto: Republika/Iman Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei dari Charta Politika menunjukan bahwa 43,3 persen masyarakat tidak percaya dengan data Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah. Dari 43, 3 persen itu, 37,1 persen menyatakan kurang percaya dan 6,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali.
"Kemampuan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan kepercayaan terhadap data terkait Covid-19 yang disajikan pemerintah tergolong rendah," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis daringnya, Kamis (12/8).
Sementara itu, 53,1 persen masyarakat menyatakan percaya dengan data Covid-19 yang disajikan oleh pemerintah. Dari 53,1 persen, 4,5 persen masyarakat menyatakan sangat percaya dan 48,6 persen mengaku cukup percaya.
Yunarto mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat paling tidak adalah kejujuran dan keterbukaan informasi. Kepercayaan masyarakat terhadap data perlu segera dibangun oleh pemerintah. Sebab jika kepercayaan publik tak hadir, sebanyak apapun kebijakan penanganan Covid-19 tidak akan maksimal pelaksanaannya.
"Kalau hal-hal penting terkait data ada apatisme, skeptis masyarakat, cenderung tidak percaya akan cenderung sulit untuk kita berharap adanya kolaborasi antara pemerintah dan warga," katanya.
Pembangunan kepercayaan publik dinilainya belum dilakukan maksimal oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan data Covid-19. Padahal, data dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi.
Di samping itu, ia juga mengkritik komunikasi pemerintah kepada publik terkait kebijakan penanganan Covid-19. Hal tersebut semakin diperparah dengan hadirnya istilah-istilah yang kerap berganti selama penerapannya.
"Komunikasi menjadi PR (pekerjaan rumah) besar untuk pemerintah, siapa panglima komando penanganan, berubah-ubah formasi. Semoga tidak terjadi lagi perubahan dan otomatis gaya komunikasi dan pendekatan tidak akan berubah," ujar Yunarto.
Charta Politika melakukan survei pada 12 hingga 20 Juli 2021, dengan jumlah responden sebanyak 1.200. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan metode multistage random sampling.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing 10 orang dari 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Adapun margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
