REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan untuk menggunakan syarat sertifikat vaksinasi bagi masyarakat untuk mengunjungi sejumlah kawasan tertentu, termasuk pusat perbelanjaan atau mal, dinilai diskriminatif dan tidak adil. Alasannya, hingga saat ini pasokan vaksin ke beberapa daerah masih terbatas.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah saat ini fokus melakukan distribusi vaksin secara merata ke seluruh provinsi, terutama di kawasan yang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi.

“Pemerintah masih fokus pada pemerataan distribusi vaksin di setiap provinsi, khususnya di wilayah dengan transmisi yang lebih tinggi,” jelas Wiku saat konferensi pers dengan media internasional, Jumat (13/8).

Selain mengutamakan daerah yang rentan, vaksinasi juga diprioritaskan kepada kelompok rentan. Menurut Wiku, pemerintah tengah berusaha memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.

Lebih lanjut, terkait program vaksinasi booster, Wiku menjelaskan, program ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, termasuk staf kesehatan pendukung lainnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan. “Mereka ini yang paling berpotensi kembali terpapar virus corona karena lingkungan tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka juga memiliki peran vital dalam manajemen pengendalian Covid-19 di Indonesia,” kata dia.

Baca juga : Lansia dengan Komorbid Boleh Divaksinasi, Apa Syaratnya?

Vaksin booster atau tambahan yang diberikan untuk tenaga medis ini menggunakan vaksin Moderna. Sementara itu, terkait dengan perkembangan vaksin Merah Putih, Wiku menyebut saat ini vaksin masih dalam tahap per-clinical dan persiapan industri.