REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Badan pengawas persaingan Inggris, Kamis (12/8), mengatakan akan membantu pemerintah mengambil tindakan terhadap para perusahaan penyedia tes Covid-19 jika mereka terbukti melanggar undang-undang konsumen. Hal itu diumumkan di tengah kekhawatiran tentang harga dan keandalan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk keperluan perjalanan.
Menteri Kesehatan Sajid Javid menulis surat kepada Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) pada 6 Agustus yang berisi permintaan agar CMA menyelidiki pasar tes PCR. Ia ingin memastikan bahwa konsumen tidak dikenai biaya tinggi yang tidak perlu atau ketentuan buruk lainnya.
Badan pengawas itu mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka sedang menjajaki apakah penyedia PCR individu mungkin melanggar kewajiban berdasarkan undang-undang konsumen. Juga, sedang dijajaki apakah ada masalah struktural di pasar untuk tes PCR yang dapat memengaruhi harga atau keandalan.
CMA juga akan memeriksa apakah ada tindakan segera yang bisa diambil pemerintah untuk sementara waktu. Badan itu pun akan bekerja sama dengan DHSC (Departemen Kesehatan) untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang lebih luas di pasar pengujian PCR.
"Data itu penting agar kami dapat memberikan saran tentang tindakan apa yang mungkin diperlukan," kata George Lusty, Direktur Senior Perlindungan Konsumen CMA.