REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS - Partai Ennahdha di Tunisia pada Kamis mengumumkan pembentukan komite sementara untuk menangani krisis politik negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Ennahdha mengatakan komite baru itu akan dipimpin oleh Mohamed Goumani, anggota eksekutif Ennahdha.
Pernyataan itu menambahkan bahwa komite memiliki wewenang dan keputusannya mengikat partai. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa komite akan mencari solusi dan pemahaman untuk menghindari kondisi yang terburuk bagi Tunisia dan mengembalikan institusinya ke keadaan normal.
Pada 25 Juli, Presiden Kais Saied memberhentikan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, serta menangguhkan parlemen, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kejaksaan.
Tunisia telah dilanda krisis politik mendalam sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab yang menyaksikan revolusi rakyat menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman.