REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah merespon keras lomba penulisan artikel yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan mengangkat tema lomba 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’, BPIP dinilai telah kehilangan arah.
“Ini seperti kehilangan arah yang akut, seperti mengidap skizofrenia, dalam merespon isu-isu besar nasional. Sehingga, tidak tahu dan tak mengerti apa yang harus dilakukan,“ kata Toto, dalam siaran persnya, Sabtu (14/8). Skizofrenia adalah proses berpikir terbelah yang halusinatif dan paranoia,
Seperti diketahui, BPIP menggelar lomba penulisan artikel dengan tema, 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'. Tujuan kegiatan ini, menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo, untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan.
Toto berpendapat, acara lomba yang digelar BPIP itu sama sekali tak menggambarkan kecerdasan, sensitivitas dan aktualitas tentang apa yang seharusnya dilakukan lembaga negara. Bahkan, menurutnya, lomba yang diadakannya justru berpotensi merusak spirit Pancasila, yang seharusnya menjadi misi luhur BPIP.
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, juga mengatakan, tema yang diusung dalam lomba tersebut terkesan sangat dipaksakan. Dijelaskannya, isu tentang 'Hormat Bendera Merah Putih' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan' itu bukan isu mainstream umat dan bangsa saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah ‘clear’ dengan isu itu sejak lama.
“Mengangkat tema dengan isu tersebut sama saja dengan mengusik ketenangan umat Islam yang sudah tak lagi mempersoalkan itu. Hukumnya sudah jelas, kenapa masih harus dicari-cari lagi apa hukumnya dalam Islam. Ini sama saja dengan tak percaya kepada umat Islam. Masih banyak tema lain yang lebih aktual dengan kebutuhan bangsa saat ini,” papar Toto.
Toto khawatir, acara lomba itu akan mengundang tafsir liar tentang tuduhan adanya oknum petinggi BPIP yang mengidap Islamophobia. Tuduhan ini jelas akan makin menjauhkan BPIP dengan misi utamanya, sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila.
“Jangan sampai, Badan pembinaan ini pada saatnya menjadi badan yang harus dibina. Padahal, di situ berkumpul sejumlah tokoh besar yang harusnya memproduksi ide-ide dan program besar, bukan ecek-ecek yang mengerdilkan nama besar itu. Dan ini yang akhirnya membuat nama besar BPIP tak berbanding lurus dengan realita di lapangan,” papar dia.
Toto menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga negara yang diberi tugas khusus dalam pembinaan Ideologi Pancasila ini. Apalagi, menyangkut anggaran yang tidak kecil buat menghidupi lembaga tersebut.
Idealnya, lanjut Toto, di tengah negara dan bangsa yang sedang mengalami rentetan masalah besar saat ini, termasuk wabah covid-19, BPIP harusnya tampil dengan program besar, bukan ide kerdil dan dangkal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika