REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Anggota Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan rilis pernyataan untuk mendesak Taliban berhenti merebut wilayah pemerintah Afghanistan. PBB juga akan mengancam tidak akan mendukung pemerintah yang dibentuk kekuatan militer atau mengembalikan kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Taliban sempat berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001 sebelum digulingkan Amerika Serikat (AS) dalam operasi militer pascaperistiwa 11 September. Untuk diketahui, pernyataan presidensial Dewan Keamanan PBB tidak sekuat resolusi.

Pada Sabtu (14/8) dilaporkan badan paling berpengaruh di PBB itu mempertimbangkan untuk merilis pernyataan yang mengecam serangan Taliban ke kota-kota di seluruh Afghanistan dalam 'pernyataan yang paling keras'. Serta menegaskan kembali tidak tempat bagi solusi militer dalam konflik di Afghanistan.

Dalam rancangan pernyataan itu, Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Afghanistan dan Taliban 'tanpa ditunda lagi melibatkan' partisipasi perempuan. "Dan segera menciptakan kemajuan dan berkelanjutan untuk mencapai penyelesaian konflik yang bertahan lama dan realistik," kata Dewan Keamanan.

Para diplomat anggota Dewan Keamanan yang tidak bisa disebutkan namanya karena pertemuan dilakukan tertutup mengatakan 15 anggota Dewan Keaman belum mengomentari pernyataan yang sudah diusulkan Norwegia dan Estonia. Tampaknya belum ada langkah yang dilakukan hingga pekan depan.  

Rancangan tersebut menunjukkan Dewan Keamanan 'sangat prihatin' dengan operasi militer Taliban yang bertolak belakang dengan komitmen mereka untuk mengurangi kekerasan dan menahan serangan. Dewan Keamanan mendesak Taliban segera menghentikan serangan dan kekerasan.

Dewan Keamanan juga mengungkapkan 'kewaspadaan' atas ancaman teroris di Afghanistan dan di kawasan. Terutama keberadaan al-Qaeda, ISIS, dan organisasi teroris internasional lainnya serta kelompok-kelompok afiliasi mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika