REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jonathan Finer telah bertemu dengan Presiden Tunisia Kais Saied pada Jumat (13/8). Gedung Putih mengatakan, pertemuan itu membahas kebutuhan mendesak untuk menunjuk seorang perdana menteri untuk membentuk pemerintahan yang cakap.
"Menegaskan kembali dukungan pribadinya, dan dukungan Pemerintahan Biden-Harris, untuk rakyat Tunisia dan mendesak agar segera kembali ke jalur perjuangan demokrasi parlementer Tunisia," kata pernyataan Gedung Putih dikutip dari Aljazirah.
Finer melakukan perjalanan ke Tunis dengan Pejabat Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Joey Hood. Dia membahas dengan Presiden Saied kebutuhan mendesak untuk menunjuk seorang perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan yang mampu untuk mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan Tunisia.
"Memberdayakan pemerintah baru untuk menstabilkan ekonomi juga akan menciptakan ruang untuk dialog inklusif tentang usulan reformasi konstitusi dan pemilu," ujar Gedung Putih.
Pernyataan itu mengatakan, Finer juga bertemu dengan para pemimpin masyarakat sipil. Dia menyampaikan dukungan AS atas partisipasi aktif mereka dalam membangun masa depan yang demokratis.
Sebuah posting Facebook oleh kepresidenan Tunisia mengatakan Saied mengatakan kepada pejabat AS bahwa langkah-langkah yang telah diambilnya berada dalam kerangka pelaksanaan konstitusi. Saied menanggapi kehendak rakyat sehubungan dengan krisis politik, ekonomi dan sosial, serta korupsi dan penyuapan yang merajalela.
Dalam serangkaian langkah mengejutkan, Saied akhir bulan lalu mengumumkan pemecatan perdana menteri, penangguhan parlemen, dan pencabutan kekebalan parlemen untuk 217 anggota parlemen yang membentuk majelis rendah Tunisia. Para kritikus dan pemimpin oposisi menyebut langkah presiden sebagai kudeta, klaim yang ditolak oleh Saied.