Legislator Kawal Penyelesaian WTP Bendungan Jragung
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi
Bendungan (ilustrasi) | Foto: ipenz.org.nz
REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Wakil Rakyat Kabupaten Semarang bakal terus mengawal dan membantu menuntaskan persoalan 112 kepala keluarga (KK) warga terkena proyek (WTP) Bendungan Jragung, di Dusun Kedung Glatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
Hingga saat ini, para WTP penghuni 90 rumah di dusun Kedung Glatik tersebut belum mendapatkan kepastian apakah nantinya akan direlokasi atau diberikan ganti untung, terkait dengan proyek Pemerintah Pusat yang bakal menenggelamkan pemukiman mereka.
"Masyarakat posisinya masih bingung karena proyek Bendungan Jragung, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Maka ini masih menjadi 'PR' bagi legislatif dan Pemkab Semarang untuk membantu penyelesaiannya," jelas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, Senin (16/8).
Ia juga mengungkapkan, di wilayah Desa Candirejo, setidaknya ada tiga dusun yang bakal terdampak oleh proyek nasional Bendungan Jragung tersebut. Masing- masing meliputi Dusun Kedung Glatik, Sapen dan Dusun Borangan.
Namun untuk WTP yang ada di Dusun Sapen serta Dusun Borangan relatif sudah mulai ada kejelasan perihal ganti untung, karena yang terdampak oleh proyek bendungan tersebut sebagian besar merupakan lahan tegalan.
Sementara untuk WTP di Dusun Kedung Glatik yang terdampak adalah pemukiman. Apakah nantinya bangunan rumah dan tanah mereka akan dihitung serta dibeli atau direlokasi dan dibangunkan pemukiman baru di lokasi lain belum jelas.
Tak hanya itu, mereka yang umumnya merupakan warga yang bermata pencaharian sebagai pesanggem (petani di lahan Perum Perhutani) juga sudah tidak bisa bertanam lagi, karena beberapa aktivitas proyek Bendungan Jragung sudah dimulai.
Untuk sementara, beberapa warga memang ada yang ikut bekerja di proyek bendungan tersebut, tetapi memang tidak semuanya. "Sehingga di masa pandemi seperti sekarang kehidupan WTP di Dusun Kedung Glatik juga menghadapi situasi yang sangat sulit," jelasnya.
Guna menyerap apa yang menjadi keinginan warga, Ahad (15/8) kemarin, ia bersama dengan Wakil Bupati Semarang, H Basari dan sejumlah kepala OPD mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan sosial gotong royong kepada 112 KK WTP di Dusun Kedung Glatik.
Bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok dan pendukung kesehatan diberikan guna meringankan beban hidup warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. "Karena warga yang berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Demak ini kondisinya juga memprihatinkan," tegas Bondan.
Terpisah, Kepala Dusun (Kadus) Kedung Glatik, Taswanto yang dikonfirmasi menambahkan, secara umum seluruh WTP di dusunya kompak menginginkan relokasi. Karena rumah-rumah mereka bakal di tergenang oleh Bendungan Jragung.
Ia juga mengakui, untuk saat ini, terkait keinginan warga tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wailayah Sungai Prmali Juwana dan saat ini masih dalam proses.
Kendati begitu, apakah semua WTP nantinya akan direlokasi atau akan ada opsi lain belum tahu. "Karena juga belum ada kepastian apakah akan direlokasi atau ada solusi lain karena keputusannya memang ada di Pemerintah Pusat," jelasnya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR akan membangun Bendungan Jragung senilai lebih dari Rp 2 triliun, di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
Bendungan serbaguna yang memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) Jragung akan memiliki total luas kurang lebih 624 hektare, dengan luas genangan mencapai sekitar 500 hektare.
Diharapkan, bendungan itu dapat mengendalikan banjir di wilayah Demak dan Kota Semarang. Selain itu juga dapat mengaliri ribuan hektare sawah, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
