REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan pengelolaan hunian di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara akan diserahkan kepada warga yang sejak awal menghuni permukiman tersebut melalui sistem koperasi. Anies mengungkapkan, hal ini merupakan terobosan yang pertama kalinya digunakan dalam pengelolaan hunian masyarakat di DKI Jakarta.
"Dan ini adalah salah satu terobosan administratif legal sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengelola dan kepastian jangka panjang. Di sisi lain, kita tertib, taat pada ketentuan hukum yang ada," kata Anies kepada wartawan, Selasa (17/8).
Seluruh fasilitas yang ada di Kampung Susun Akuarium akan dikelola oleh Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Anies menyampaikan, semua warga yang tinggal di hunian ini pun harus menjadi anggota koperasi. Sehingga bisa terlibat langsung dalam setiap komitmen yang disepakati bersama.
Tidak hanya dalam hal pengelolaan, Anies menjelaskan, sejak awal proses pembangunan Kampung Susun Akuarium, pihaknya juga sudah melibatkan warga tinggal di kawasan itu. Ia menuturkan, Pemprov DKI tidak memanggil ahli untuk membuat gambar desain pembangunan kampung tersebut, tetapi justru menggunakan ide berdasarkan kebutuhan warga.
Sebab, menurut Anies, pemerintah memang memiliki kewenangan dan pengalaman untuk membangun hunian bagi masyarakat. Namun, kata dia, masyarakat yang lebih memahami kompleksitas maupun kebutuhan dalam komunitasnya. Ia menilai, ketika hal ini digabungkan, maka menjadi kesepakatan yang membuat semua pihak merasakan kebahagiaan.
"Kami duduk bersama merancang, termasuk rencana ini. Artinya, desainnya dibahas bersama-sama, prosesnya dibalik, masyarakat butuhnya apa, dibicarakan bersama, dan muncul solusinya," ujarnya.
Baca juga : Anies Bangun dan Resmikan Kampung Akuarium yang Digusur Ahok
"Karena itu prosesnya pelan, bukan lambat. Ini adalah proses yang kita jalani dengan komplit, lambat itu tidak sesuai target, kalau pelan itu dikerjakan dengan tumaninah, dengan tenang. Dan inilah proses yang kita kerjakan sama-sama," katanya menambahkan.
Anies pun berharap agar proses pembangunan tersebut dapat menjadi rujukan baru dalam program selanjutnya. Termasuk sistem pengelolaannya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan, pengelolaan rumah susun melalui koperasi adalah satu upaya untuk memberdayakan warga di lokasi tersebut.
"Jadi di samping kita bicara hak hunian, tapi bagaimana mendorong warga ini secara bersama-sama untuk bisa lebih mandiri dengan segala aktivitas ekonomi yang nanti dikoordinasikan oleh koperasi," jelasnya.
Meski demikian, Sarjoko belum menjelaskan secara rinci mengenai nominal biaya yang akan dikenakan kepada para penghuni rusun itu. Ia mengungkapkan, hal tersebut masih dalam kajian dan didiskusikan bersama seluruh warga.
"Tentu kita akan memperhatikan juga berkaitan dengan kemampuan ataupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh warga di Kampung Akuarium ini," ujarnya.
Seperti diketahui, Anies meresmikan pembangunan tahap pertama Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (17/8). Terdapat dua blok bangunan yang sudah rampung dibangun, yakni Blok B dan D dengan total 107 unit.
Adapun Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan sebanyak lima blok di Kampung Susun Akuarium. Sehingga masih ada tiga blok hunian yang harus dibangun dengan target penyelesaian pembangunan pada akhir tahun 2022.
Baca juga : Epidemiolog: PPKM akan Selalu Ada Sampai Wabah Terkendali
Kampung Susun Akuarium berdiri di atas lahan seluas 10.575 meter persegi. Rencananya total hunian yang tersedia sebanyak 241 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika