REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki termasuk di antara tiga atau empat negara di dunia yang merancang, memproduksi, dan menjual kendaraan udara tanpa awak atau drone bersenjata. Demikian disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada pameran senjata di Istanbul pada Selasa.
Mengutip perkembangan negara secara keseluruhan selama dua dekade terakhir yang dipegang Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), Erdogan mengatakan Turki tidak hanya mandiri dalam hal industri pertahanannya, tetapi juga membagikan ilmunya dengan sekutunya.
Berbicara di Pameran Industri Pertahanan Internasional (IDEF), salah satu pameran pertahanan global terbesar di dunia, Erdogan mengatakan bahwa Ankara senang berbagi semua sarana dan kemampuan industri pertahanannya dengan teman dan sekutunya.
Dia mengatakan perjanjian dan protokol yang ditandatangani pada IDEF menunjukkan pentingnya pameran tersebut secara global. "Acara tersebut menjadi tuan rumah bagi 1.061 perusahaan tahun lalu, tahun ini angkanya mencapai 1.236," tutur Erdogan.
Turki bergerak cepat
Erdogan juga menggarisbawahi bahwa dengan berfokus pada industri pertahanan, Turki bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh pemasok global, serta embargo secara terselubung dan terbuka.
"Sebagai negara yang ditinggalkan pada saat-saat paling kritis dalam perang melawan terorisme dan tidak dapat membeli produk apa pun yang dibutuhkannya saat perbatasannya terancam, kami terpaksa mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri dengan cepat," tutur dia.
Dia mengatakan negaranya menggunakan proyek dan produk buatannya untuk mengamankan perbatasannya dan menciptakan zona keamanan di wilayahnya dengan operasi lintas batas."Jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk berperang," kata Erdogan mengutip idiom filosofi industri pertahanan Turki.
"Kami tidak pernah, dan tidak akan pernah, menjadi salah satu dari mereka yang menghujani orang-orang yang berjarak puluhan ribu kilometer dari perbatasan mereka, dengan kedok memerangi terorisme.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika