REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi menyarankan agar pemerintah dapat menggratiskan tes antigen daripada menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Ketua ARSSI Kota Bekasi, dr Eko Nugroho menjelaskan, tes PCR bukanlah cara yang digunakan untuk mencari kasus baru. PCR dipakai sebagai penegasan atas kasus baru yang dicurigai.

"Kalau ini dikaitkan dengan tes dan tracing yang rendah. Ya pemerintah gunakan saja antigen. Dan itu harusnya digratiskan. Dan penggunaan PCR fokusnya untuk mendiagnosa kasus baru yang dicurigai," jelas Eko kepada wartawan, Rabu (18/8).

Lebih lanjut, Eko mengatakan, apabila pemerintah mau meningkatkan tracing dengan menurunkan harga PCR, dampaknya tidak akan signifikan. Sebab, tracing menggunakan PCR akan lama jangka waktunya.

"Kalau dipaksakan dengan PCR itu akan lama. Makanya pemerintah fokus ke tracing, menggunakan antigen. Karena PCR untuk menegaskan diagnosa, dan penggunaan bukan dalam konteks tracing atau tes massal," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar harga maksimal tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 sebesar Rp 550 ribu. Selain itu, hasilnya harus dapat diketahui maksimal 1x24 jam.

"Saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp 450 ribu sampai Rp 550 ribu," kata Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, Ahad (15/8).

Tes PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. WHO juga merekomendasikan metode tes PCR untuk mendeteksi Covid-19. "Selain itu saya minta juga agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam, kita butuh kecepatan," kata dia.

Presiden berharap dengan rentang harga tersebut maka tes Covid-19 akan semakin banyak. "Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika