REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka tahun ini diharapkan melahirkan kembali spirit untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat yang pernah digaungkan ketika menghadapi para penjajah ini masih sangat relevan diterapkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Guna mewujudkan hal tersebut perlu ada political will dari pemerintah untuk merangkul semua kelompok dan golongan sebagai satu kesatuan anak bangsa guna membangun dan memperkuat langkah bersama dalam menghadapi pandemi ini.
’’Kita berharap peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini bukan sekadar acara seremoni saja, tapi betul-betul melahirkan spirit untuk memperkokoh semua elemen bangsa,’’ kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir di kantornya, Kamis (12/8).
Menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi UMY, modal yang dibutuhkan saat ini hanya persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Sebab, lanjutnya seberat apapun musibah yang kita hadapi ketika dipikul bersama-sama akan jauh lebih ringan.
Oleh karena itu jika disadari bahwa pandemi akan berlangsung lama maka semua komponen bangsa ini harus diajak untuk satukan langkah dalam perencanaan berkelanjutan. ’’Jangan sampai langkah yang ada terputus-putus, dan akhirnya membuat masalah yang ada di hulu dan hilir sama-sama tidak bisa dibenahi secara baik,’’ tambahnya.
Pemimpin luar biasa
Ia berpendapat, dalam kondisi wabah yang juga terjadi di belahan dunia lainnya, dibutuhkan satu peran kepemimpinan yang sentral dan sangat penting. ’’Saat darurat itu perlu kepemimpinan yang luar biasa, kepemimpinan yang sigap, kepemimpinan yang fokus, kepemimpinan yang bisa menggerakkan seluruh potensi bangsa yang lahir dari kepercayaan,’’ tegasnya.
Haedar menyatakan, dua tahun wabah ini berlangsung dan dua tahun pula masyarakat merayakan kemerdekaan bangsa ini tentu akan menjadi momen yang istimewa. Mengapa demikian? Karena masyarakat harus menerjemahkan cita-cita kemerdekaan dalam realitas kehidupan saat menghadapi musibah terbesar dalam perjalanan sejarah bangsa.
Poin utamanya lanjut pria kelahiran Bandung 63 tahun silam, terutama bagi negara yang diwakili oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif yaitu bagaimana mewujudkan usaha melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia. Sebagaimana telah pula diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
’’Ujiannya, tentu jika pemerintah dan seluruh komponen bangsa bersungguh-sungguh dan diwujudkan dalam langkah-langkah nyata melindungi satu jiwapun dari ancaman virus mematikan ini. Itulah perwujudan sebenarnya dari cita-cita kemerdekaan,’’ kata Haedar.
Untuk itu, kata suami dari Hj Siti Noordjannah Djohantini, tema HUT ke 76 RI yaitu 'Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh' tidak boleh berhenti sebagai slogan. Tapi, harus menyatu dalam jiwa, pikiran, dan langkah. Ujian ketangguhan dan ketumbuhan ini tergantung kepada political will.
Terlebih, bagi petinggi negara, untuk menjadikan Indonesia betul-betul tangguh menghadapi pandemi dan segala dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ketangguhan itu harus mampu memobilisasi seluruh kekuatan yang dimiliki.
’’Sehingga, kita seperti sebuah bangunan yang kokoh. Untuk bisa bertumbuh semua memerlukan itikad yang kuat, langkah yang optimal dan kebersamaan, kuncinya itu. Permasalahannya, apakah kita betul-betul memiliki political will yang kuat,’’ ujar Haedar.
Tekad kuat
Menurutnya, PP Muhammadiyah selalu mengajak pemerintah agar memiliki tekad yang kuat dan konsistensi dari usaha yang dilakukan. Yang mana, PP Muhammadiyah selalu mengajak agar jangan maju mundur dalam menghadapi pandemi.
Baik maju mundur dalam kebijakan maupun maju mundur dalam sikap dan pandangan yang membuat ragu-ragu, panik, dan centang perentang. Karena sikap seperti itu tidak bisa menyatukan tekad, langkah, dan kebersamaan. Sehingga yang terjadi permasalahannya semakin bertumpuk.
Pada bagian lain Haedar juga mengajak rakyat untuk tidak terjebak dalam suasana kontradiksi, kontroversi, dan ketidakpastian karena mengembangkan pikiran yang bersifat spekulatif. Kritik yang ada harus bisa membawa perbaikan dan solusi menyelesaikan pandemi.
Di sisi lain, pemerintah juga harus terbuka kepada kritik. Karena tanpa kritik menjadikan lengah. Yang terpenting, Haedar menegaskan, jangan sampai ada politisasi kritik maupun politisasi dalam bentuk apologis terhadap kritik. Oleh karena itu ia melihat, semua komponen bangsa perlu memperoleh titik temu dan kesadaran bersama.
’’Ketika kita kehilangan konsistensi yang muncul memang ketidakpercayaan. Apalagi, ketika inkonsistensi kebijakan-kebijakan itu dilakukan secara sadar,’’ jelasnya.
Untuk menumbuhkan titik temu itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat sampai daerah, mengusung sikap kejujuran, sikap legowo dan keterbukaan untuk mengakui ada langah-langkah yang inkonsisten, ragu-ragu, dan tidak optimal. Terbuka atas gagap dan gugup dalam menghadapi pandemi.
Menurut Haedar, kejujuran sebenarnya menumbuhkan kepercayaan dan ketidakjujuran akan menimbulkan ketidakpercayaan. Orang akan mengakui dan memaafkan ada langkah keliru ketika terbuka, bukan menutupi kekeliruan dengan kekeliruan lain.
’’Boleh jadi pemerintah fokusnya terpecah antara ingin menyelamatkan jiwa dan kesehatan rakyat, dengan usaha menyelamatkan ekonomi yang kenyataannya tidak bisa keduanya dipenuhi dalam tempo dan situasi yang sama,’’ kata dia.
Selain itu, pejabat pemerintah tidak perlu banyak melontarkan pernyataan yang menjadi kontroversi, karena tidak produktif dan menimbulkan ketidakpercayaan. Lebih baik, pejabat dari pusat sampai daerah, hemat bicara tapi kaya langkah.
’’Menyadarkan masyarakat perlu kearifan tertentu. Masyarakat juga introspeksi karena pandemi perlu kebersamaan. Kalau sudah dalam situasi musibah, selesaikan dulu musibahnya, urusan kenapa musibah terjadi sambil jalan kita selesaikan,’’ tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika