REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Kelompok advokasi Myanmar, Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), mencatat jumlah korban tewas akibat kekerasan junta Myanmar mencapai 1.000 orang. Kelompok tersebut merekam pembunuhan oleh pasukan keamanan militer sejak kudeta 1 Februari.
"Menurut catatan AAPP, 1.001 orang tak bersalah telah tewas," kata sekretaris AAPP Tate Naing. "Jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi," ujarnya pada Rabu (18/8).
Seorang juru bicara junta yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar mengenai hal ini. Namun sebelumnya otoritas militer mengatakan laporan AAPP dilebih-lebihkan.
Junta mengatakan sejumlah anggota pasukan keamanan dan militer juga tewas. Namun AAPP tidak memasukan mereka dalam hitungannya.
Negara Asia Tenggara ini tenggelam dalam kekacauan mendalam sejak kudeta militer. Protes terus menerus berlanjut mengecam kudeta, pemberontakan berkobar di perbatasan, hingga pemogokan yang meluas yang merusak ekonomi yang sudah terpuruk karena pandemi.
Tentara menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan menuduh penyimpangan dalam pemilihan yang disapu bersih oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pada November 2020. Komisi pemilihan dan pemantau internasional saat itu mengatakan tuduhan tentara itu salah.
Pihak berwenang militer justru mengatakan perebutan kekuasaan mereka tidak boleh disebut kudeta karena itu sejalan dengan konstitusi.
