Kamis 19 Aug 2021 10:02 WIB

Ini Prediksi Model Pemerintahan Taliban ke Depan

Dewan pimpinan khusus diyakini akan menjalankan pemerintahan ke depan.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah
Mullah Khairullah Khairkhwa (kiri), mantan Gubernur Herat barat dan satu dari lima Taliban yang dibebaskan dari penjara AS di Teluk Guantanamo sebagai imbalan atas tentara AS Bowe Bergdahl, dan sekarang anggota kantor politik Taliban di Qatar duduk bersama Mullah Abdul Salam Hanafi, saat mereka berbicara kepada wartawan di Kandahar, Afghanistan, 17 Agustus 2021 (dikeluarkan 18 Agustus 2021).
Foto: EPA-EFE/STRINGER
Mullah Khairullah Khairkhwa (kiri), mantan Gubernur Herat barat dan satu dari lima Taliban yang dibebaskan dari penjara AS di Teluk Guantanamo sebagai imbalan atas tentara AS Bowe Bergdahl, dan sekarang anggota kantor politik Taliban di Qatar duduk bersama Mullah Abdul Salam Hanafi, saat mereka berbicara kepada wartawan di Kandahar, Afghanistan, 17 Agustus 2021 (dikeluarkan 18 Agustus 2021).

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Afghanistan mungkin akan diperintah oleh dewan khusus setelah Taliban mengambil alih Kabul. Sementara pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, kemungkinan akan tetap bertanggung jawab secara keseluruhan pemerintahan.

Menurut anggota senior Taliban, Waheedullah Hashimi, struktur kekuasan akan memiliki kesamaan dengan cara Afganistan dijalankan terakhir kali pada saat Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001. Kemudian, pemimpin tertinggi Mullah Omar tetap berada dalam bayang-bayang dan menggerakan dewan khusus.

Baca Juga

Hashimi  menyatakan, Akhundzada kemungkinan akan memainkan peran di atas kedudukan kepala dewan yang mirip dengan presiden negara itu. "Mungkin wakilnya (Akhundzada) akan berperan sebagai 'presiden'," kata Hashimi, berbicara dalam bahasa Inggris, dikutip dari NDTV, Rabu.

Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil, yaitu putra Mullah Omar bernama Mawlavi Yaqoob, pemimpin jaringan milisi Haqqani, Sirajuddin Haqqani, dan Abdul Ghani Baradar yang mengepalai kantor politik Taliban di Doha dan merupakan salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.

Hashimi menjelaskan, banyak masalah cara Taliban akan menjalankan Afghanistan belum diselesaikan. Namun, Afghanistan tidak akan menjadi negara demokrasi dan menjalankan penafsiran syariah menurut pandangan mereka.

Baca juga : Anggota Taliban yang Kagum Lihat Perubahan Afghanistan

"Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kita. Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Ini hukum syariah dan itu saja," kata Hashimi.

Menurut Hashimi, akan ada pertemuan yang dilakukan pekan ini. Dia pun akan bergabung dengan pertemuan kepemimpinan Taliban yang akan membahas masalah pemerintahan.

Selain pembahasan sistem pemerintahan, Hashimi mengatakan, Taliban juga akan menjangkau mantan pilot dan tentara dari angkatan bersenjata Afghanistan untuk bergabung dengan barisannya. Namun, upaya ini akan sulit melihat ribuan tentara telah dibunuh oleh Taliban selama 20 tahun terakhir.

"Tentu saja kami akan memiliki beberapa perubahan, untuk melakukan beberapa reformasi di ketentaraan, tetapi kami masih membutuhkan mereka dan akan memanggil mereka untuk bergabung dengan kami," ujar Hashimi.

Taliban berencana untuk membentuk pasukan nasional baru yang akan mencakup anggotanya sendiri serta tentara pemerintah yang bersedia bergabung. "Sebagian besar dari mereka telah mendapatkan pelatihan di Turki dan Jerman dan Inggris. Jadi kami akan berbicara dengan mereka untuk kembali ke posisi mereka," kata Hashimi.

Hashimi mengatakan Taliban sangat membutuhkan pilot karena mereka tidak memilikinya. Sementara mereka telah menyita helikopter dan pesawat lain di berbagai lapangan udara Afghanistan usai perebutan kekuasan. "Kami memiliki kontak dengan banyak pilot. Dan kami telah meminta mereka untuk datang dan bergabung, bergabung dengan saudara-saudara mereka, pemerintah mereka. Kami memanggil banyak dari mereka dan mencari nomor (orang lain) untuk memanggil mereka dan mengundang mereka ke pekerjaan," kata Hashimi.

Baca juga : Wacana Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi tidak Bijak

Hashimi mengatakan Taliban mengharapkan negara-negara tetangga untuk mengembalikan pesawat yang telah mendarat di wilayah mereka. Permintaan ini merujuk pada 22 pesawat militer, 24 helikopter, dan ratusan tentara Afghanistan yang melarikan diri ke Uzbekistan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement