REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, beberapa kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) harus berlabuh sementara. Agar tetap efisien, kapal-kapal yang melakukan port stay itu kini disulap menjadi tempat isolasi apung terpadu.
Bermula dari Makassar, Pelni menyulap Kapal Motor (KM) Umsini untuk pertama kalinya menjadi tempat isolasi terapung pada 2 Agustus 2021. "Waktu itu KM Umsini berlayar dari jakarta ke Makassar dan memang akan port stay di sana. Maka kemudian KM Umsini paling duluan yang digunakan," kata Direktur Utama Pelni, Insan Purwarisya L Tobing dalam diskusi virtual, Kamis (19/8).
Pelni pun menyambut baik permintaan sejumlah daerah lainnya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengupayakan hal yang sama seperti di Makassar. Daerah lainnya seperti Bitung, Minahasa Utara, Sorong, Jayapura, dan Medan melakukan penandatanganan serentak pada 12 Agustus 2021 terkait penggunaan kapal Pelni menjadi tempat isolasi terapung yang terpadu.
"Dalam perkembangannya pemerintah daerah meminta melalui Ditjen Perhubungan laut Kemenhub. Kami siapkan kapal-kapal yang memiliki kapasitas mulai dari seribu penumpang," ungkap Insan.
Meskipun memiliki kapasitas besar, Insan memastikan dalam pelaksanaan isolasi terapung tidak diisi sepenuhnya. Pasien Covid-19 yang bisa melakukan isolasi mandiri di kapal Pelni hanya 50 persen dari kapasitas maksimal.
Insan mengaku bukan hal yang sulit menyulap kapal Pelni untuk menjadi tempat isolasi mandiri pasien Covid-19. "Kapal-kapal ini sebenarnya kapal penumpang dan bisa digunakan untuk sifatnya seperti sekarang ini. Saat gempa di Padang juga kami mengirim satu kapal sehingga tidak terlalu banyak penyesuaian yang dilakukan," jelas Insan.
Selain KM Umsini, Pelni sudah menyiapkan empat kapal yang disiapkan untuk menjadi tempat isolasi terapung di Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Medan, Sorong, dan Jayapura. Keempat kapal itu yakni KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Tidar, dan KM Bukit Raya.
KM Tatamailau akan ditempatkan di Pelabuhan Bitung untuk melayani masyarakat Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, KM Bukit Raya akan ditempatkan di Pelabuhan Belawan untuk melayani masyarakat di Kota Medan. Lalu KM Sirimau akan ditempatkan di Pelabuhan Sorong untuk melayani masyarakat di Kota Sorong. Selanjutnya, KM Tidar akan ditempatkan di Pelabuhan Jayapura untuk melayani masyarakat Jayapura.
Insan memastikan semua kapal tersebut siap menyinggahi daerah yang membutuhkan fasilitas isolasi terapung. "Semua tinggal menunggu arahan dari pemerintah daerah kapan pasien akan dinaikkan ke kapal," ujar Insan.
Memperluas Cakupan Kapal Isolasi Terapung
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Mugen Suprihatin memastikan cakupan kapal isolasi terapung akan bertambah. Tidak hanya di enam daerah itu saja, sejumlah pemerintah daerah lainnya pun mulai melakukan pengajuan untuk menggunakan kapal Pelni sebagai tempat isolasi terapung.
"Lampung saat ini dalam proses kerja samanya. Dua hari yang lalu juga masuk permohonan dari Bangka Belitung dan Manggarai Barat," tutur Mugen.
Khusus di Bangka Belitung, Mugen menuturkan terdapat sedikit kendala mengenai keterbatasan kedalaman pelabuhan untuk disinggahi kapal Pelni. Meskipun begitu, pembahasan untuk menyelesaikan masalah tersebut tetap dilakukan dengan adanya sejumlah opsi agar isolasi apung terpadu dapat dilaksanakan di Bangka Belitung.
Dalam memperluas cakupan kapal isolasi terapung di Lampung, Bangka Belitung, dan Manggarai Barat, Pelni juga sudah menyiapkan armadanya. Kapal tambahan yang sudah pasti saat ini yakni KM Lawit dengan kapasitas seribu penumpang.
KM Lawit nantinya akan memiliki total 437 kasur yang terdiri dari 18 kasur untuk tenaga kesehatan dan 219 kasur untuk pasien. "KM Lawit saat ini sudah berada di Lampung dan siap digunakan setelah penandatanganan kerja sama selesai dilakukan," ujar Mugen.
Berkolaborasi Menyulap Kapal Pelni
Untuk menyulap kapal Pelni menjadi tempat isolasi terapung yang terpusat bukan tanpa biaya. Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, BNPB atau Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah daerah setempat, dan Pelni memiliki andil di dalamnya untuk berkolaborasi.
Mugen mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memiliki kontrak Public Service Obligation (PSO) dengan Pelni. Kontrak tersebut mencakup kapal Pelni yang saat ini tengah port stay dan digunakan sebagai tempat isolasi terapung.
"Untuk kapal ini mau dia sedang port stay, angkut atau tidak mengangkut penumpang, biayanya sudah ada seperti di kontrak mulai dari gaji awak kapal dan sebagainya ada di anggaran PSO," ungkap Mugen.
Selanjutnya, Mugen menuturkan pelni hanya perlu mengoperasikan kapal yang sudah ditunjuk termasuk untuk digunakan sebagai tempat isolasi terapung. Selain itu, Pelni juga menyiapkan nakhoda dan ABK untuk ditugaskan di kapal.
Mugen menuturkan, peran pemerintah daerah menyiapkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di kapal isolasi terapung. Sementara Kementerian Kesehatan mempersiapkan APD, obat-obatan, PCR test, dan tenaga kesehatan.
Lalu untuk menyulap kapal Pelni dengan segala fasilitas isolasi mandiri merupakan bagian dari badan nasional penanggulangan Bencana (BNPB) atas Satgas Penanganan Covid-19. "BNPB menyiapkan perlengkapan kamar pasien dan kamar mandi, kebersihan ruangan, catering, jaringan internet hingga dukungan operasional untuk personel dan relawan," ungkap Mugen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika