Jumat 20 Aug 2021 10:59 WIB

Pemerintah AS Didesak Pastikan Pengiriman Bantuan ke Gaza

53 anggota House dari Partai Demokrat mendesak pengiriman bantuan ke Gaza

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini
Tim penyelamat dan personel keamanan Palestina memeriksa lokasi ledakan ketika penggali mekanis bekerja untuk menghilangkan puing-puing, di Kota Gaza, Gaza, Kamis, 22 Juli 2021. Sedikitnya satu orang tewas dan 10 terluka Kamis ketika sebuah ledakan menghancurkan sebuah rumah di pasar yang populer, kata kementerian dalam negeri.
Foto: AP/Adel Hana
Tim penyelamat dan personel keamanan Palestina memeriksa lokasi ledakan ketika penggali mekanis bekerja untuk menghilangkan puing-puing, di Kota Gaza, Gaza, Kamis, 22 Juli 2021. Sedikitnya satu orang tewas dan 10 terluka Kamis ketika sebuah ledakan menghancurkan sebuah rumah di pasar yang populer, kata kementerian dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lebih dari 50 anggota House of Representatives dari Partai Demokrat telah meminta pemerintahan Joe Biden untuk bekerja dengan Mesir dan Israel untuk memastikan pengiriman bantuan ke Gaza. Anggota parlemen mengutip kekhawatiran atas larangan bahan bantuan memasuki jalur yang terkepung beberapa bulan setelah serangan Israel beberapa waktu lalu.

Sebanyak 53 anggota parlemen mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (18/8). Surat tersebut mendesaknya untuk mendorong pembukaan kembali penuh penyeberangan perbatasan Kerem Shalom, Erez, dan Rafah ke Gaza.

Baca Juga

Mereka menilai penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir tidak cukup. "Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza tidak dapat dipertahankan. Memastikan bahwa warga Palestina yang tinggal di Gaza menerima bantuan kemanusiaan sangat penting untuk mengamankan kesejahteraan 2,1 juta penduduk Gaza," bunyi surat yang dipimpin oleh Anggota Kongres Mark Pocan dan Anggota Kongres Debbie Dingell.

Selain penyeberangan perbatasan, surat itu mengkritik kurangnya kejelasan tentang bahan konstruksi yang diizinkan masuk ke Gaza. Kondisi itu akan membuat Israel secara selektif melarang bahan yang dianggapnya memiliki penggunaan ganda. Di masa lalu, ini telah meluas ke disinfektan air, unit desalinasi, dan generator listrik.

"Kami mendesak Anda untuk bekerja dengan rekan-rekan Anda untuk memberikan panduan yang jelas tentang materi yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza," kata anggota parlemen kepada Blinken dikutip dari Middle East Eye.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement