REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku segera mempersiapkan pengangkatan 18 pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan dilakukan setelah belasan pegawai yang sempat dinyatakan tidak lulus namun masih dapat dibina itu selesai mengikuti pendidikan dan latihan bela negara serta wawasan kebangsaan.
"Saya harap bukan hanya mendapatkan pengetahuan tapi menjadi penggerak dalam rangka menggerakan bela negara dan cinta tanah air di tempat bekerja, dilingkungan tempat tinggal untuk mengabdi kepada ibu pertiwi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutannya di Unhan, Jumat (20/8).
Firli mengklaim, penyelenggaraan diklat bela negara sudah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo pada 17 Mei lalu. Komisaris Jendral Polisi itu melanjutkan, arahan tersebut memberi kesemlatan kepada pegawai KPK untuk megikuti diklat.
"Ini wujud kami semua insan KPK menjalankan arahan presiden," ucapnya.
Firli berharap, belasan pegawai itu akan menjadi cikal bakal untuk menggelontorkan dan menggelorakan semangat wawasan kebangsaan. Mantan deputi penindakan KPK ini melanjutkan, ke-18 pegawai itu pada pagi tadi sudah menerima surat tandatanhan bela negara yang artinya mereka sudah memiliki nilai lebih di bidang bela negara dan wawasan kebangsan.
"18 pegawai ini tersebar di seluruh kedeputian KPK. Setelah mereka selesai bukan tutup buku tapi bagaiamana bisa mentransfer pengetahuan dan wawasan ini kepada seluruh pegawai KPK," ujarnya.
