REPUBLIKA.CO.ID, Tujuh puluh enam tahun Indonesia merasakan kemerdekaan, tetapi dalam 17 bulan terakhir Indonesia seperti kembali dijajah karena pandemi Covid-19. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak kini mulai merancang agar mutu pendidikan yang didapat para siswa dan mahasiswa tidak menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Setelah berbulan-bulan sekolah lewat daring, pemerintah kini mengizinkan sejumlah daerah membuka sekolah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski begitu, sekolah-sekolah tersebut wajib memenuhi sejumlah syarat, di antaranya minimal 80 persen guru dan siswa sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hari Kemerdekaan pun dinilai sebagai momentum membuka sekolah.
Dukungan pembukaan sekolah datang dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. PTM bisa dimulai setelah sekian lama melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), apalagi berbagai persyaratan membuka sekolah disebutnya sudah terpenuhi. Mulai dari tren kasus Covid-19 yang semakin menurun hingga banyaknya guru dan siswa yang telah melakukan vaksinasi.
"Bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan, maka sudah selayaknya sekolah-sekolah juga bisa dibuka kembali," ujar Syaiful, Senin (16/8).
PTM dinilai sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, mengingat PJJ dalam beberapa waktu terakhir tidak berjalan optimal, karena adanya learning loss dari para siswa. Dalam PJJ secara daring, penyampaian materi pelajaran mungkin bisa disampaikan dengan baik, tetapi ada masalah di level pengembangan karakter peserta didik jika PJJ terus dilakukan.
Seperti yang disampaikan MPR dan DPD, tak optimalnya PJJ juga menimbulkan sejumlah dampak negatif. Mulai dari sisi akademis, pengembangan karakter, hingga aspek sosial bagi peserta didik. "Minimnya interaksi peserta didik dengan kawan-kawan maupun lingkungan sekolah membuat anak-anak terjebak pada kebiasaan baru yang bersifat negatif," kata Syaiful.
Meski begitu, PJJ tak melulu berdampak negatif. Setidaknya pandemi menjadi lompatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan untuk menguasai teknologi informasi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah ihwal pendidikan berbasis teknologi. Mulai dari belum meratanya akses internet, minimnya literasi digital hingga ketiadaan gawai dari peserta didik.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun diminta mematangkan konsep hybrid learning sebagai langkah awal pembukaan sekolah. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dan sebagian juga dapat mengikuti secara daring.
Teknis pelaksanaannya sepekan shif online, sepekan tatap muka atau tiga hari online dua hari tatap muka. "Dengan konsep ini, kita juga masih menjaga potensi terjadinya klaster sekolah karena saat ini masih musim pandemi," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Presiden Joko Widodo meminta PTM secara terbatas segera digelar jika seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikannya saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di SMPN 3 Mejayan, Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8). "Jadi semuanya, untuk semuanya pelajar di seluruh Tanah Air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka," ujar Jokowi.
Opsi PTM bisa digelar karena Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal tersebut telah keluar, yakni Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Tangerang menjadi salah satu wilayah yang menargetkan dalam waktu dekat akan menggelar PTM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menargetkan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar usia 12 hingga 17 tahun mencapai 80 persen guna memenuhi salah satu syarat dimulainya PTM. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Tangerang, Saefullah bahwa sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengamanatkan sekolah dapat dibuka jika siswa dan gurunya sudah menerima vaksin minimal 80 persen.
"Jadi dari total 214 ribu pelajar di Kabupaten Tangerang ini minimalnya 80 persen sudah tervaksin," katanya dari pesan yang diterima Republika, Jumat (20/8).
Dalam catatan Pemkab Tangerang, belasan ribu pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Tangerang sudah menerima vaksin. Rinciannya 9.267 pelajar SMP dam 2.141 pelajar SMA. "Dengan total semuanya ada 11.408 orang," kata Saefullah.
Semua anak-anak yang mendapatkan vaksin pun sudah mendapatkan izin dari orang tuanya melalui surat keterangan tertulis. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tanggerang digelar di sejumlah sekolah dan puskesmas-puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan.
Pada 20 Juli 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menggelar gebyar vaksinasi pelajar perdana di SMPN 2 Tigaraksa. Sejak itu proses pemberian vaksin untuk pelajar pun dipercepat agar segera mendapatkan kekebalan tubuh secara merata pada saat dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Untuk total jumlah sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan itu SMP Negeri total ada 89 sekolah, SMP Swasta total ada 147 sekolah. "Kemudian SD Negeri ada 747 sekolah dan SD swastanya ada 1100 sekolah," kata dia.
Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Kota Tangerang. Program vaksinasi pelajar berusia 12 sampai 17 tahun di wilayah tersebut sudah berjalan satu bulan dengan capaian hingga 73 persen. Dinas Pendidikan Kota Tangerang mencatat, jumlah pelajar tingkatan SMP/ Mts yang sudah divaksinasi dosis satu mencapai 69.516 orang. Angka tersebut menunjukkan realisasinya mencapai 73 persen dari sasaran sebanyak 95.737 pelajar.
Adapun realisasi vaksinasi dosis dua sebanyak 7.762 siswa atau 8,1 persen dari target yang sama. Data tersebut tercatat merupakan vaksinasi yang digelar sejak 19 Juli 2021. Sudah 26 hari vaksinasi pelajar berlangsung di Kota Tangerang. "Kita laksanakan hampir setiap harinya dengan rata-rata 2.000 hingga 3.000 dosis dikeluarkan Dinas Kesehatan, dalam capaian kategori pelajar ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin dalam keterangannya, Ahad (15/8).
Pelaksanaan vaksinasi bagi kalangan tersebut akan terus digenjot agar dapat mencapai target dan berkontribusi terhadap terbentuknya kekebalan kelompok di wilayah penyangga Ibu Kota tersebut. Bagi pelajar yang belum divaksinasi akan melakukan beragam sosialisasi dan pendekatan rutin kepada siswa dan orang tua siswa terkait pentingnya vaksinasi untuk kesehatan anak di masa pandemi Covid-19.
Pelajar yang belum divaksinasi bisa karena sejumlah faktor, seperti sekolah masih dalam daftar giliran, komorbid, atau tidak diperbolehkan orang tua. "Tapi kami, terus melakukan pendekatan dan sosialisasi terkait vaksinasi kepada sekolah, orangtua dan hingga para siswanya," kata Jamaluddin.
Seiring dengan digencarkannya pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar tidak menutup kemungkinan akan segera kembali dibuka PTM jika telah tercapai 100 persen. Namun, rencana itu tetap memperhatikan perkembangan Covid-19 di Kota Tangerang. Hal itu diwujudkan menunggu Kota Tangerang masuk PPKM level 2. Selain itu juga mengikuti keputusan dari Pemerintah Pusat terkait kembalinya pelaksanaan sekolah offline.
Untuk menempuh proses pembelajaran tatap muka pun, Disdik Kota Tangerang pun harus lebih dulu mengirim angket, terkait orang yang memperbolehkan atau tidaknya anaknya masuk sekolah tatap muka. "Jadi, nantinya tidak ada pemaksaan dan selebihnya juga harus dipersiapkan lebih matang,” ucap dia.
Sayangnya PTM belum bisa diberlakukan di DKI Jakarta, meski sejumlah wilayah satelit Ibu Kota sudah mulai bersiap-siap. Kepastian itu disampaikan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika