REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta para kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Hal tersebut juga sudah merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Ia berharap, instruksi tersebut harus diiringi dengan percepatan distribusi vaksin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Instruksi itu berlaku kepada seluruh daerah, tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali.
"Pemerintah pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan. Instruksi tersebut jelas berlaku bagi seluruh kepala daerah," ujar Junimart kepada wartawan, Ahad (22/8).
Salah satu kunci percepatan vaksinasi dapat dilakukan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama pada pelaksanaan distribusi ke daerah-daerah yang target vaksinasinya masih kecil.
"Sehingga tidak boleh ada permintaan vaksin dari pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong," ujar politikus PDIP ini.
Selain itu, ia mengkritisi tidak jelasnya koridor tata cara mendapatkan vaksin di tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi kendala bagi para kepala daerah untuk mendapatkan stok vaksin.
Kendala itulah yang menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah. Bahkan, hal tersebut justru menciptakan masalah baru karena kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan kepada masyarakat.
"Pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin. Supaya para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan," ujar Junimart.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para pemimpin daerah agar segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayahnya. Jokowi juga meminta agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang dimiliki, agar penularan kasus Covid-19 bisa dikendalikan.
"Jangan sampai ada stok vaksin di cold storage Bapak-Ibu semuanya, segera habiskan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo Djoemeno, Madiun, Kamis (19/8) kemarin, seperti yang dipantau dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (20/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika