REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA -- Mayoritas sekolah di Kota Tasikmalaya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (16/8). Pelaksanaan PTM di sekolah masih dilakukan secara terbatas, di mana siswa yang masuk maksimal hanya 50 persen dari kapasitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Budiaman Sanusi mengatakan, pihaknya menerima beberapa laporan terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di sekitar lingkungan sekolah saat PTM. Salah satunya, masih didapati kerumunan siswa saat masuk atau keluar sekolah.
"Kadang masih berkerumun saat jam masuk dan pulang sekolah,," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (22/8).
Ia meminta sekolah dapat mengatur waktu saat siswa masuk dan pulang agar tak terjadi kerumunan. Menurut dia, sejumlah sekolah telah menerapkan pembagian waktu siswa saat masuk dan keluar sekolah. Namun, masih ada sekolah yang belum menerapkannya."Keluar siswa harus dijadwal, jangan langsung semua keluar," kata Budiaman.
Selain itu, dia mendapatkan laporan terkait banyaknya pedagang di depan gerbang sekolah. Pedagang-pedagang itu disebut juga membuat kerumununan, karena mengundang siswa untuk jajan.
Budiaman mengatakan, pihaknya tak bisa secara langsung melarang para pedagang untuk berjualan di depan gerbang sekolah. Namun, ia mengimbau petugas keamanan sekolah dapat menertibkan para pedagang. "Sekolah coba atur para pedagang agar tak membuat kerumunan di luar," kata dia.
Ia mengakui, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya belum melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan PTM. Sebab, PTM baru berjalan delama dua pekan. Rencananya, lanjut dia, evaluasi menyeluruh terkait PTM baru akan dilakukan setelah pelaksanaannya berjalan dua atau tiga pekan.
Kendati demikian, Budiaman mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait pelanggaran prokes di lingkungan sekolah secara langsung. Sekolah disebut mematuhi aturan terkait kapasitas maksimal dan waktu belajar yang masih dibatasi.
"Namun, saat kita evaluasi nanti, kalau ada sekolah ketahuan melanggar prokes bisa ditutup. Itu kan bukan kits yang menilai, melainkan tim satgas," kata dia.
Karena itu, ia menegaskan, pihak sekolah harus benar-benar menaati prokes dengan baik. Ia tak ingin ada laporan negatif terkait pelaksanaan PTM di sekolah.
Sebelumnya, Kepala SDN 2 Pengadilan, Yeni Wiarni mengatakan, pelaksanaan PTM di sekolahnya itu masih dilaksanakan secara terbatas. Siswa yang dapat melakukan PTM di sekolah dijadwal agar masuk secara bergantian.
Yeni menjelaskan, selama pekan pertama PTM dilaksanakan, hanya sekitar 30 persen siswa yang boleh datang. Apabila penerapannya dinilai sudah efektif, baru pekan selanjutnya jumlah siswa yang masuk ditambah menjadi 50 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika