REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelidiki kemungkinan adanya simpatisan Taliban di Indonesia. Hal ini menyusul krisis yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban menguasai pemerintahan. Polri mengaku, penyelidikan guna mengantisipasi gerakan terorisme dan ekstrimisme di Tanah Air.
"Kami sedang melakukan penyelidikan, ada kaitannya atau tidak, kita belum bisa menentukan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (22/8).
Intensitas Taliban di Afghanistan yang meningkat, menimbulkan gelombang eksodus warga yang negaranya berbatasan dengan Pakistan ini. Meski demikian, kata Argo, Polri belum mendapatkan informasi adanya simpatisan Taliban di Tanah Air. Untuk itu pihaknya melakukan penyelidikan.
"Belum dapatkan informasi itu, Polri tetap waspada, dan tetap melakukan penyelidikan terkait itu," ujar Argo.
Setelah Pemerintah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, gerakan nasionalis Islam Taliban mengambil alih pemerintahan. Krisis pemerintahan ini mengakibatkan warga Afghanistan berupaya keluar dari negaranya, hingga terjadinya chaos di Bandara Kabul dan menewaskan sejumlah warna sipil.
Dalam diskusi virtual membahas dampak kepemimpinan Taliban terhadap terorisme di Indonesia, Sabtu (21/8), beberapa pengamat dan praktisi mengatakan kemenangan Taliban di Afghanistan kemungkinan tidak akan memicu aksi terorisme di Indonesia. Sebab, tidak ada bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Baca juga : Mengenal Jaringan Haqani, Milisi Ditakuti di Tubuh Taliban
"Kita tidak perlu khawatir dengan kemenangan Taliban dan kaitan itu dengan aksi terorisme di Indonesia, karena tidak ada bukti empiris kemenangan gerakan di luar negeri memicu aksi terorisme di Indonesia dalam hal ini yang terkait Islam," kata Imron Byhaqi alias Abu Tholut, WNI yang pernah menjadi petempur di Afghanistan pada periode sekitar 1985-1992. Menurut Abu Tholut, aksi teror baru akan terjadi jika ada konflik, kezaliman, penjajahan, dan berita-berita duka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika