REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Komandan-komandan Taliban dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pertemuan dengan para mantan gubernur dan pejabat di sedikitnya 20 dari 34 provinsi Afghanistan. Pembicaraan dilakukan untuk menjamin keselamatan mereka.

Menurut seorang pejabat Taliban, pertemuan dilakukan juga dalam upaya agar mereka mau bekerja sama."Kami tidak memaksa siapa pun mantan pejabat pemerintah untuk bergabung atau membuktikan kesetiaan kepada kami, mereka punya hak untuk pergi dari negara ini kalau mereka mau," kata pejabat itu, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Reuters.

Pengambilalihan kendali secara kilat oleh Taliban telah memicu kekhawatiran soal aksi pembalasan. Tak sedikit juga yang khawatir akan penafsiran hukum syariat yang keras seperti yang mereka lakukan ketika berada di kursi kekuasaan dua puluh tahun lalu.

Massa di bandara terus bertambah setiap hari sejak pekan lalu. Keadaan itu menghambat operasi yang sedang dijalankan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mengevakuasi ribuan diplomat dan warga sipil mereka, juga warga Afghanistan dalam jumlah besar.

"Kami sedang berusaha mendapat kejelasan yang lengkap soal rencana pasukan asing untuk keluar," kata pejabat Taliban itu, menambahkan."Menangani kekacauan di luar bandara Kabul adalah tugas yang rumit," katanya.

Baca juga : Taliban Pisahkan Mahasiswa Pria dan Wanita di Herat

Ikuti Whatsapp Channel Republika