REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Abdul Qahar Balkhi, dari komisi budaya Taliban, mengungkapkan bahwa para pemimpin Taliban pada awalnya tidak berniat memasuki Kabul. Namun, ia mengakui perkembangannnya begitu cepat, sehingga semua orang terkejut.
"Ketika kami memasuki Kabul dan itu tidak direncanakan, awalnya kami mengumumkan bahwa kami tidak ingin memasuki Kabul dan kami ingin mencapai solusi politik sebelum memasuki Kabul dan membuat pemerintahan bersama dan inklusif," ujarnya, dilansir di Aljazirah, Ahad (22/8).
"Tetapi yang terjadi adalah aparat keamanan pergi, meninggalkan tempat mereka dan kami terpaksa meminta pasukan kami untuk masuk dan mengambil alih keamanan," tambahnya.
Taliban masih berupaya untuk menyiapkan sebuah pemerintahan baru Afghanistan. Salah satu pendiri kelompok ini, Mullah Baradar, telah tiba di Kabul pada Sabtu (21/8) untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Taliban lainnya.
Taliban mampu menyapu seluruh negeri dengan waktu singkat, ketika pasukan pimpinan AS ditarik keluar. Balkhi mengatakan, kelompok tersebut akan membahas soal pemerintahan baru yang dibentuk, termasuk apakah ibukota akan tetap di Kabul atau pindah ke tempat kelahiran Taliban di Kandahar.
"Konsultasi sedang berlangsung tentu saja itu akan menjadi sistem yang inklusif tetapi saya tidak memiliki rincian siapa yang akan berada di pemerintahan dan siapa yang tidak akan berada di pemerintahan," lanjutnya.
Baca juga : Taliban Kirim Milisi ke Wilayah Tersisa di Afghanistan
Taliban diisukan telah melakukan penggerebakan di rumah-rumah, melakukan pembunuhan yang ditargetkan dan melecehkan tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat sipil dalam beberapa hari terakhir. Namun, Balkhi membantah klaim tersebut dan menyatakan tengah menyelidiki kasus-kasus kriminalitas.
"Prioritas utama kami adalah disiplin dalam jajaran kami sendiri dan tidak memaksakan hukum pada orang lain, tetapi menegakkannya pada diri kami sendiri terlebih dahulu dan kemudian memberikan contoh bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti, jadi jika anggota kami terlibat dalam hal-hal seperti itu, mereka akan jadi yang pertama diadili," kata Balkhi.
Pemimpin Taliban, Mullah Haibatullah Akhunzada, sejauh ini diam di depan publik. Namun, ia harus dihadapkan pada pekerjaan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam gerakan yang kepentingannya mungkin tidak selalu bertepatan saat ini setelah kemenangan dicapai.
Sementara itu, Taliban telah berupaya untuk menampilkan wajah yang lebih moderat sejak kembali berkuasa. Mereka mengatakan menginginkan perdamaian dan akan menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam. Ketika berkuasa dari 1996 hingga 2001, Taliban dengan hukum Islamnya melarang kaum perempuan bekerja atau keluar rumah tanpa mengenakan burqa dan melarang anak perempuan pergi ke sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika