REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan sejumlah penawaran insentif untuk Uni Emirat Arab (UAE) agar segera merealisasikan rencana investasi di Indonesia untuk sektor pariwisatahalal. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengatakan, UAE berencana membangun kawasan wisata halal di Pulau Banyak, Aceh. 

"Kita sekarang sedang menyusun detailnya untuk beberapa insentif dan izin yang mereka minta. Insya Allah November kami akan ke UAE jika memungkinkan," kata Bahil dalam konferensi pers, Senin (23/8).

Diketahui pada Maret lalu pemerintah Indonesia dengan UAE menandatangani kerja sama investasi, salah satunya untuk proyek infrastruktur kawasan wisata halal senilai 500 juta dolar AS. Bahlil mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar rencana investasi tersebut segera direalisasikan.

Sejauh ini, Kementerian Investasi (Kemereinvest) tidak mencatat secara khusus realisasi investasi asing untuk sektor pariwisata. Namun, secara spesifik mendata investasi asing bidang hotel dan restoran yang menjadi bagian dari sektor pariwisata di Indonesia.

Sepanjang semester I 2021 tercatat realisasi penanaman modal asing (PMA) untuk hotel dan restoran mencapai 187,8 juta dolar AS dari total rencana proyek 2,2 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Kerja Sama Investasi, Kementerian Investasi, Riyatno, mengatakan, di masa pandemi saat ini salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dengan menarik investasi asing yang mangkrak. Ia mengatakan, investasi yang mangkrak biasanya sudah memiliki perizinan namun terdapat kendala berbagai perizinan sehingga harus ditangani cepat.

Ia pun menyebut secara total saat ini ada sekitar Rp 708 triliun total nilai investasi asing yang seharusnya bisa direalisasikan. Oleh karena itu, untuk mendukung realisasi tersebut Kemerinvest bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menandatangani kerja sama Bidang Penanaman Modal Sektor Parekraf.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, total investasi untuk kawasan wisata halal di Pulau Banyak diindikasikan bisa mencapai 700 dolar AS atau sekitar Rp 10 triliun."Investasi itu akan digunakan untuk pembangunan tempat penginana, fasilitas pariwisata, dan pembangunan yang mendukung ekosistem pariwisata khususnya di Aceh, termasuk airport dan infrastruktur pendukung," ujar dia.

Adapun selain Aceh, Sandiaga menyampaikan terdapat sejumlah provinsi lain yang mengajukan diri agar bisa memperoleh investasi asing. Di antaranya Sumatera Barat, NTB, Riau, dan Kalimantan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika