REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kelompok disabilitas Maluku Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaaan. Mereka menyampaikan bahwa meski sudah lulus Pendidikan keterampilan khusus, namun rata-rata perusahaan tidak mau menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Zulfiah, perwakilan kelompok disabilitas Maluku Utara kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) dalam kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan bertajuk ”Gus Muhaimin Mendengar” Bersama masyarakat Maluku Utara yang dilakukan secara virtual, Senin (23/8). ”Kami sudah lulus sekolah atau sekolah keterampilan, tidak ada yang mau terima kami untuk bekerja. Alasannya kami adalah penyandang disabilitas,” ujar Zulfiah.
Persoalan lain yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku Utara adalah soal kesehatan, belum adanya fasilitas Pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan. ”Kami belum dilibatkan dalam mengambil kebijakan, padahal kami mampu,” katanya.
Selain dari kelompok disabilitas, dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin juga mendapatkan curhatan dari perwakilan mubaligh yang disampaikan oleh Ustadz Jamrud. Dia mengeluhkan belum adanya perhatian kesejahteraan bagi para imam masjid. ”Para imam masjid membutuhkan kesejahteran, bagaimana kesejahteraan para imam ini bisa ditingkatkan,” tutunya.
Sementara perwakilan dari Dewan Adat setempat, Sholahuddin, menyampaikan persoalan akses pendidikan di musim pandemi. Selain itu, dia menyebutkan bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. ”Banyak persoalan sosial dapat dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga jangan terkesan Pemda berjalan sendiri, tak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat,” katanya.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat Maluku Utara, Gus Muhaimin menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas. Selama ini sudah ada UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bila selama ini realisasi di lapangan belum berjalan dengan baik maka pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU dengan baik.
”Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga siap untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik. ”Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring. Sampai detik ini ada dua keputusan, Pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat. Kedua APBN didorong untuk memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini,” katanya.
Gus Muhaimin juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. ”APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan,” katanya.
