REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Badan anak-anak PBB pada Senin (23/8) memperingatkan bahwa satu juta anak Afghanistan diproyeksikan menderita kekurangan gizi akut yang parah selama tahun ini dan bisa meninggal tanpa pengobatan.
Dalam sebuah pernyataan, Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore mengatakan sekitar 10 juta anak di seluruh Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Fore menambahkan bahwa sekitar 4,2 juta anak di Afghanistan tidak bersekolah, termasuk lebih dari 2,2 juta anak perempuan.
“Ini adalah kenyataan suram yang dihadapi anak-anak Afghanistan dan tetap demikian terlepas dari perkembangan politik yang sedang berlangsung dan perubahan dalam pemerintahan,” ungkap dia.
Pernyataan itu mengatakan bahwa sekitar 435.000 anak-anak dan perempuan di negara yang dilanda perang itu terlantar secara internal.
“Kami mengantisipasi bahwa kebutuhan kemanusiaan anak-anak dan perempuan akan meningkat selama beberapa bulan mendatang di tengah kekeringan parah dan kelangkaan air, konsekuensi sosial ekonomi yang menghancurkan dari pandemi Covid-19 dan awal musim dingin," ujar Fore.
Mendesak Taliban dan pihak lain untuk memastikan keamanan, badan PBB yang bertanggung jawab memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada anak-anak di seluruh dunia itu menyerukan akses tepat waktu dan tak terbatas untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan di mana pun mereka berada. Meskipun banyak orang takut akan pembalasan dan berebut untuk melarikan diri dari negara itu, Taliban telah menjamin keamanan misi asing, organisasi internasional dan lembaga bantuan.
"Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan membiarkan siapa pun melakukan apa pun terhadap Anda," kata juru bicara Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pertama Taliban sejak mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus.
Kelompok itu berjanji bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.
“Mereka akan bekerja dengan kami, bahu-membahu dengan kami. Komunitas internasional, jika mereka memiliki kekhawatiran, kami ingin meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap perempuan, tetapi tentu saja dalam kerangka kerja yang kita miliki,” ungkap Mujahid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika