REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) tidak kunjung menunujukkan perbaikan setelah satu tahun lebih. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan kerap menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dan buang-buang anggaran. 

Kebijakan itu adalah pemindahan narapidana narkotika ke lapas Nusakambangan yang dinilai membuang-buang waktu dan anggaran. Pasalnya, peredaran narkotika masih terus marak dan semua bermuara dibalik jeruji besi. 

Yang paling anyar adalah kebijakan pemberian remisi kepada 214 narapidana koruptor belum lama ini. Hal itu dinilai telah mencederai masyarakat setelah mereka sebelumnya merugikan negara atas korupsi yang dilakukan, namun malah diberi keringanan. 

Sosok Reynhard Silitonga itu sendiri memang memiliki rekam jejak sebagai Direktorat Narkoba di dua Polda. Namun hal itu tak menjadi jaminan karena hingga kini Rutan dan Lapas masih jadi tempat paling aman berbisnis narkoba bagi para bandar yang berstatus napi.