REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Ersento Maraden Sitorus, mengkritisi proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Proyek yang telah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 34 miliar itu ternyata masih belum tuntas.
Fernando menyayangkan salah satu alasan Bupati PPU Abdul Gafur Masud membangun rumah dinas mewah adalah demi martabat PPU. Padahal, di saat yang sama rakyat tengah butuh bantuan untuk berjuang hidup di masa pandemi Covid-19.
"Alasan Bupati rumah jabatan sebagai martabat dari Bupati. Martabat Bupati bukan pada rumah jabatannya, tetapi hasil karya yang berpihak pada rakyatnya. Ini justru semakin menunjukkan martabat Bupati yang memprioritaskan kepentingannya bukan rakyat," kata Fernando kepada Republika, Selasa (24/8).
Fernando menilai, pembangunan rumah dinas Bupati PPU tidak tepat pada saat pandemi covid-19. Dia menyarankan, Pemkab PPU mencari alternatif lain bila alasan membangun rumah dinas karena Bupati PPU selalu mengontrak atau menumpang di gedung Pemkab.
"Kalaupun memang kebutuhan rumah jabatan mendesak karena belum ada rumah jabatan Bupati selama ini, maka sebaiknya dibangun tidak mewah dan menggunakan anggaran yang sangat besar," ujar Fernando.
Fernando menganggap, Bupati PPU tidak peka terhadap situasi masyarakat dan negara yang memprioritaskan penanganan pandemi covid-19. Dia menganjurkan Bupati PPU mengutamakan kepentingan masyarakat agar perekonomian tetap terjaga.
"Saat-saat kondisi sulit kepemimpinan seseorang diuji, apakah berpihak pada rakyat atau lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bupati (PPU) yang memimpin tidak dengan hati dan tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas untuk program kerjanya," ucap Fernando.
Atas dasar kontroversi ini, Fernando menyarankan, supaya masyarakat tak lagi memilih Abdul Gafur Mas'ud untuk jabatan politik apapun. Sebab, Abdul Gafur dianggapnya terbukti tidak bisa menjadi pemimpin yang berpihak pada rakyat.
Diketahui, pembangunan rumah dinas Bupati PPU masih membutuhkan anggaran miliaran rupiah lagi setelah menyedot kas daerah Rp 34 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan, masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan bupati.
"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya, Ahad (22/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika