REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah pada 2021 ini fokus untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem yang ada di tujuh provinsi. Tujuh provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Wapres menyebut, fokus ini bagian upaya untuk mengejar target penurunan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. "Menurut arahan Bapak Presiden penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi saja untuk 2021 ini," ujar wapres saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual, Rabu (25/8).
Wapres menjelaskan, dari tiap provinsi tersebut, pemerintah mengambil lima kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kantong kemiskinan ekstrem. Sehingga tahun ini, pemerintah menargetkan ada di 35 kabupaten/kota yang mewakili 20 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
"Saya kira yang ingin kita bahas bagaiamana menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dengan 35 kabupaten ini, ini barangkali nanti yang menjadi fokusnya, sesuai dengan arahan presiden," kata wapres.
Namun, kata wapres, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini keseluruhan lebih besar, yakni 10,86 juta jiwa atau empat persen dari jumlah penduduk. Jumlah kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari.
Berdasarkan pemetaan TNP2K, keseluruhan kemiskinan ekstrem berada di 212 kabupaten kota di 25 provinsi, yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin. Sementara, untuk kemiskinan secara nasional menurut data BPS adalah 10,14 persen atau 27, 54 juta jiwa.
"Kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten-kota. Namun untuk tahun ini fokus di tujuh provinsi," katanya.
Wapres mengatakan, dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem, saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah telah melaksanakan banyak program menyiapkan anggaran.
Untuk Tahun Anggaran 2021, wapres mengatakan, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp 440,69 triliun.
Turut hadir dalam pleno TNP2K tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan para menteri anggota TNP2K lainnya. Juga turut hadir Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika