REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Mal di Kota Bogor baru beroperasi secara penuh sejak kemarin, Selasa (24/8), bersamaan dengan perpanjangan PPKM Level 3. Setelah tidak beroperasi selama sebulan lebih, seluruh alat penunjang operasional mal diperiksa untuk dipastikan semuanya berjalan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memeriksa empat mal di Kota Bogor. Mulai dari Jambu Dua, Botani Square, Lippo Mall Ekalokasari, dan Mall BTM. Bima Arya mengatakan, pemeriksaan dimulai dari jalur listrik, gas, hingga genset. “Jangan sampai ada persoalan karena sudah lama nggak dipakai, bisa error ketika dipakai lagi. Tapi tadi pengelola memastikan bahwa ketika tutup pun tetap dirawat,” ujarnya, Rabu (25/8).
Berdasarkan pantauannya, belum semua tenant langsung beroperasi meski mal sudah dibuka sepenuhnya. Sebab, kata dia, beberapa pedagang masih menyesuaikan dan mempersiapkan diri.
Di samping itu, dia juga memastikan agar QR Code aplikasi Peduli Lindungi terdapat di seluruh mal. “Saya titip QR codenya pastikan ada semua, disini dipasang beberapa titik. Jadi pastikan masuk check in, dan keluar harus check out juga. Karena kalau nggak check out nggak bisa check in,” tuturnya.
Dengan beroperasinya mal, Bima Arya berharap warga bisa kembali mendapat pendapatan. Setelah berbincang dengan salah satu karyawan toko, dia menemui jika pendapatan mereka menurun drastis.
“Tadi beberapa karyawan yang saya ajak ngobrol mengaku memang selama hampir dua bulan ini pendapatannya drop, karena mereka kebanyakan (pendapatannya) perhari. Jadi mudah-mudahan dibukanya mal ini membuat banyak sekali warga kembali bisa bernafas ya, kembali bisa berpendapatan,” ujar Bima Arya.
Direktur Operasional mal Jambu Dua, Nina Kohandi mengatakan, meski tidak beroperasi secara penuh, pengelola Jambu Dua tetap memantau jalannya perlengkapan di mal Jambu Dua.
Misalnya, kata dia, memeriksa genset setiap sepekan sekali. “Itu (genset) kami jalankan walaupun kami tidak gunakan. Kami mau tahu kalau itu memang running well. Kita maintenance semuanya,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika