REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi, menanggapi isu yang mengatakan Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo. PKS disebutnya tetap konsisten menjadi oposisi pemerintah.

"Bagi PKS, sikap kami sejak awal jelas. Kami komitmen dan konsisten untuk menjadi parpol oposisi dan sejauh ini kami masih dalam sikap yang sama," ujar Nabil lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/8).

PKS menghormati sikap PAN jika memang benar akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun bagi PKS, politik bukan hanyalah alat untuk memperoleh kekuasaan.

"Dengan kesadaran penuh kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar kekuasaan pemerintahan demi memastikan bahwa hadirnya kontrol terhadap kekuasaan. Agar tidak wujud otoritarianisme di negeri ini," ujar Nabil.

"Jangan justru menjadi koalisi yang obesitas, berbobot besar namun lamban dan minim inisiatif," tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan bahwa pertemuan Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno dengan Presiden Joko Widodo belumlah membahas koalisi. Namun ia menegaskan, hingga saat belum ada keputusan resmi terkait partai berlambang matahari itu bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tidak.

"Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ujar Yandri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).

Ia menegaskan, hadirnya PAN bertemu dengan Jokowi dan elite partai politik pendukungnya bukanlah membahas koalisi. PAN disebutnya hanya diundang dalam pertemuan untuk membahas penanganan pandemi Covid-19.

"Sebenarnya kita belum bicara koalisi, kita kemarin diundang. Diundang ke Istana dan di situ ada semua partai koalisi pendukung Pak Jokowi," ujar Yandri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika