REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate yang menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi bagian dari koalisi Joko Widodo. Ia menilai, itu merupakan hak Jokowi mengajak PAN masuk atau tidak.
"Menurut saya dan menurut kami hak dari presiden maupun partai politik itu sendiri," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).
Gerindra menegaskan, jika PAN benar masuk koalisi, itu akan menambah kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pasokan bantuan.
"Ini juga bisa menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional," ujar Dasco.
Bergabungnya PAN membuka isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Namun Dasco menegaskan, keputusan tersebut ditegaskannya hak prerogatif presiden. "Saya sudah berulang-ulang menyatakan itu hak prerogatif Presiden dan kami tidak mau berandai-andai semua kami serahkan ke Presiden," ujar Dasco.
Sementara, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengeklaim pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belumlah membahas koalisi. Namun ia menegaskan, hingga saat belum ada keputusan resmi terkait partai berlambang matahari itu bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tidak.
"Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ujar Yandri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).
Ia menegaskan, hadirnya PAN bertemu dengan Jokowi dan elite partai politik pendukungnya bukanlah membahas koalisi. PAN disebutnya hanya diundang dalam pertemuan untuk membahas penanganan pandemi Covid-19. "Sebenarnya kita belum bicara koalisi, kita kemarin diundang. Diundang ke Istana dan di situ ada semua partai koalisi pendukung Pak Jokowi," ujar Yandri.
