REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara akan mengadakan rapat parlemen bulan depan. Pertemuan ini untuk membahas upaya menyelamatkan ekonomi yang tertekan oleh penutupan perbatasan pandemi setelah beberapa dekade salah urus dan sanksi yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kantor berita resmi Korea Utara KCNA melaporkan pada Kamis (26/8), bahwa Majelis Rakyat Tertinggi akan bertemu pada 28 September di Pyongyang. Badan itu akan membahas pembangunan ekonomi, pendidikan pemuda, masalah organisasi pemerintah, dan masalah lainnya.
Pembicaraan antara AS dan Korea Utara telah terhenti sejak runtuhnya pertemuan puncak antara mantan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 2019. AS menolak permintaan Korea Utara untuk pelonggaran besar sanksi ekonomi dengan imbalan sebagian penyerahan kemampuan nuklirnya.
Kim sejak itu berjanji meningkatkan penangkal nuklir negaranya sambil meminta rakyatnya tetap tangguh dalam perjuangan untuk kemandirian ekonomi dalam menghadapi tekanan AS.
Namun, para ahli mengatakan Kim sekarang mungkin menghadapi momen terberatnya selama satu dekade pemerintahan. Korea Utara mempertahankan penguncian perbatasan tanpa batas waktu untuk mencegah virus korona dan tanpa prospek untuk mengakhiri sanksi internasional.
Pertemuan penuh Majelis Rakyat Tertinggi biasanya merupakan urusan singkat yang dimaksudkan untuk menyetujui anggaran, meresmikan perubahan personel, dan stempel prioritas kebijakan Kim. Selama sesi sebelumnya pada Januari, Majelis mengeluarkan keputusan yang dibuat selama kongres langka dari Partai Buruh yang berkuasa awal bulan itu.
Saat kongres Partai berlangsung, Kim berjanji untuk memperkuat persenjataan nuklirnya dan menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk lima tahun ke depan. Kongres itu diadakan beberapa bulan setelah Kim selama konferensi politik lain menunjukkan keterusterangan yang tidak biasa dengan mengakui bahwa rencananya untuk meningkatkan ekonomi tidak berhasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika