REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Bencana yang terjadi pada kawasan pariwisata akan menimbulkan kerugian dan korban jiwa yang besarnya tergantung pada karakteristik ancaman dan kerentanan serta ketahanan kawasan wisata. Kota Sukabumi mengencarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi bencana di lokasi wisata.
'' Aspek mitigasi pengelolaan wisata dirasa sangat penting diterapkan sebagai upaya menciptakan kawasan yang tanggap bencana,'' ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, Jumat (27/8). Sehingga pengelolaan risiko di kawasan ini dibutuhkan perencanaan yang bersinergi, baik di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Zulkarnain, bencana yang terjadi secara tiba-tiba seperti gempa bumi dapat membahayakan pengelola hingga pengunjung wisata. Khususnya apabila bencana tersebut terjadi saat lokasi wisata ramai pengunjung maka kerugian dan korban jiwa juga akan sangat besar.
Dampaknya ungkap Zulkarnain, dapat mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja parwisata yang ditetapkan dalam RPJMD. Contohnya erupsi Gunung Agung di Bali telah mengakibatkan kerugian hingga Rp 11 triliun di sektor pariwisata. Demikian halnya kasus Covid-19 yang dirasakan dampaknya di Kota Sukabumi.
Oleh karena itu, BPBD Kota Sukabumi dengan memfasilitasi pelatihan mitigasi bencana di destinasi wisata kolaborasi bidang Pariwisata Disporapar Kota Sukabumi beberapa waktu lalu. Di mana pesertanya merupakan pengelola usaha jasa wisata.
Menurut Zulkarnain, hotel, tempat kuliner, penginapan, obyek wisata, perkemahan, cafe, bilard dan ketangkasan tumbuh di satu sisi. Namun disisi lain, pemerintah masih belum banyak memberikan sertifikasi kepada pengelola destinasi wisata yang telah membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
''Mereka belum memiliki kemampuan teknis dan operasional terhadap penciptaan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung,'' ungkap Zulkarnain. BPBD Kota Sukabumi membekali pelaku wisata menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitigasi Bencana.
SOP ini ungkap Zulkarnain, nantinya menjadi pedoman indikatif yang membantu untuk mengambil tindakan tertentu jika terjadi suatu keadaan yang tidak terduga. Khususnya dalam situasi darurat bencana di lingkungan tempat wisata.
Selain itu sambung Zulkarnain, pengelola dibekali bagaimana beradaptasi struktural, seperti tanda evakuasi (peringatan/rambu/tanda bahaya, pengeras suara, early warning system), jalur evakuasi, titik kumpul. Hingga bentuk bangunan tertentu dapat dinyatakan bahwa destinasi wisata sudah menerapkan upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana.
Sementara mitigasi non-struktural seperti peningkatan kapasitas masyarakat, menggali kearifan lokal, sertifikasi pemandu wisata, sertifikasi tim penyelamat, sertifikasi kesiapsiagaan bencana, penyediaan tim manajemen darurat dengan SOP yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan SOP yang telah disusun ke depannya diharapkan digladikan serta diuji cobakan secara rutin dalam bentuk Drill atau Simulasi untuk memastikan antisipasi kejadian darurat yang tiba tiba melanda berjalan secara baik dan terukur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika