REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan, konsolidasi data menjadi salah satu penekanan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ini karena data saat ini masih belum terkonsolidasi dengan baik.
"Yang diminta oleh Wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data. Karena banyak sekali data ini masih perlu dikonsolidasi, perlu di-update," ujar Masduki dalam keterangannya, Jumat (27/8).
Masduki mencontohkan, jumlah orang miskin saat ini bertambah karena dampak pandemi Covid-19. Kadena itu, jumlah data kemiskinan sebelumnya dan saat ini juga perlu dikonsolidasikan. Karena itu, Wapres meminta jajaran menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan konsolidasi data masyarakat miskin ekstrem.
“Sekarang akibat pandemi itu, banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami atau istri itu akan menjadi miskin, apalagi anak-anak, anak yatim juga makin banyak. Nah, ini harus dikonsolidasi,” ungkapnya.
Wapres juga secara khusus meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera menyelesaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, data ini penting dan berguna untuk menyasar rumah tangga miskin ekstrem.
"Ini diminta ke Mensos agar berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain, salah satunya Mendes PDTT, dia sudah cukup bagus itu melakukan langkah-langkah di berbagai desa lewat bantuan dana desa itu, dia sudah mengonsolidasi data-data di pedesaan itu," katanya.
Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir tahun 2024 mendatang. Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini keseluruhan yakni 10,86 juta jiwa atau empat persen dari jumlah penduduk.
Jumlah kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Sementara, untuk kemiskinan secara nasional menurut data BPS adalah 10,14 persen atau 27, 54 juta jiwa.
Berdasarkan pemetaan TNP2K, keseluruhan kemiskinan ekstrem berada di 212 kabupaten kota di 25 provinsi, yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin.
Wapres Ma'ruf menyebut, langkah jangka pendek pemerintah dalam mencapai penurunan kemiskinan ektrem yakni tahun ini fokus untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem yang ada di tujuh provinsi. Tujuh provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, JTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
"Menurut arahan Bapak Presiden penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi saja untuk 2021 ini," ujar Wapres.
Wapres menjelaskan, dari tiap provinsi tersebut diambil lima kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kantong kemiskinan ekstrem. Sehingga tahun ini targetnya ada di 35 kabupaten/kota yang mewakili 20 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
"Saya kira yang ingin kita bahas bagaiamana menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dengan 35 kabupaten ini, ini barangkali nanti yang menjadi fokusnya, sesuai dengan arahan presiden," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika