Jumat 27 Aug 2021 23:51 WIB

Ini Kendala Pemerintah Tingkatkan Pelacakan Kasus Covid

Jubir Kemenkes minta masyarakat tidak menolak pelacakan kasus Covid.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi
Foto: Istimewa
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memaksimalkan pelacakan (tracing) kasus Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan salah satu kendala adalah masyarakat yang positif Covid-19 tidak mau ada pelacakan ke orang-orang terdekat.

"Kalaupun ada kasus positif, tidak mau terbuka," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Baca Juga

Siti Nadia, menduga masyarakat yang menolak pelacakan karena tidak bersedia menjalani isolasi. "Masyarakat harus mau terbuka dan mau di-tracing. Kalau nanti diminta tes untuk disegerakan," tuturnya.

Kendala lainnya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat kelurahan, RT/RW, dan desa belum aktif membantu pelacakan di wilayah masing-masing. Padahal, membantu pelacakan di wilayah masing-masing merupakan salah satu tugas Satgas di tingkat bawah.

Menurut Siti Nadia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina wilayah harus bisa mengaktifkan para Satgas, sehingga pelacakan kasus lebih baik. 

Siti Nadia mengatakan, Kementerian Kesehatan berusaha mengatasi lemahnya pelacakan kasus dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi. "Kami menggandeng TNI dan Polri untuk mendorong keterlibatan Babinsa (Bintara Pembina Desa TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Polri)," kata Siti Nadia.

Tracing, testing, treatment atau dikenal dengan 3T merupakan langkah mitigasi penanganan Covid-19, selain meningkatkan kedisiplinan dan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah juga menyediakan tempat isolasi terpusat dengan fasilitas lengkap mencakup tempat, persediaan makanan, tenaga kesehatan, fasilitas olahraga, dan telemedicine.

Dalam jumpa pers optimalisasi program 3T beberapa waktu lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI, Polri, BNPB, dan Kemenkes berusaha memenuhi standar tracing kontak yang dikeluarkan WHO, yakni rasio 1 bandung 30. Caranya, memperbanyak tracer dari TNI, Polri, dan dinas kesehatan.

"Saat ini ada 63.000 tenaga tracer dari TNI yang sudah tersebar di wilayah wilayah di posko-posko PPKM mikro untuk membantu kepala puskesmas bidang desa untuk melaksanakan tracing kontak erat untuk masyarakat," kata Panglima.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement