REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kasus stunting pada balita di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Pemkab Cirebon pun berkomitmen mengatasi kondisi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan, pada tahun lalu, dari 160 ribu balita, sebanyak 11,73 persennya mengalami stunting. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 7,9 persen.

Meskipun begitu, lanjut Eni, tingkat stunting di Kabupaten Cirebon tidak melebihi target dari pemerintah provinsi dan nasional yang mencapai 14 persen. "Target sampai 2024 harus turun," tukas Eni, dalam acara Rembuk Stunting di salah satu hotel di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (27/8).

Dalam kesempatan itu, Bupati Cirebon, Imron, menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Cirebon. Meski demikian, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan seluruh pihak. "Saat ini upaya penurunan ada di jalurnya dan membutuhkan konsistensi. Kabupaten Cirebon memiliki angka stunting cukup tinggi di Jawa Barat," kata Imron.

Imron mengatakan, jika angka stunting tidak dapat ditekan, maka dikhawatirkan akan membuat sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang menjadi tidak berkualitas. Untuk itu, penanganan stunting harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan stunting yang sudah dilaksanakan sejak 2018.

Perpres tersebut menetapkan lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Yaitu, komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi, serta monitoring dan evaluasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika