REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, jangkauan komoditas yang diatur oleh Badan Pangan Nasional (BPN) terlalu sempit dan kaku. Dengan wewenang yang besar dalam sektor pangan, BPN justru hanya mengurusi sembilan bahan pokok (sembako). 

"Badan ini akan menjadi lembaga superbody dengan wewenang yang luas, tapi jadi sempit karena hanya sembilan komoditas," kata Khudori kepada Republika.co.id, Ahad (29/8). 

Diketahui, sembako yang menjadi fokus kerja BPN, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur ayam, daging ruminansia, daging unggas, serta cabai. Khudori mempertanyakan jangkauan komoditas pangan yang hanya fokus pada sektor pertanian. Padahal, komoditas pangan dari sektor perikanan juga perlu menjadi objek dari kebijakan pangan di Indonesia. 

Di satu sisi, dengan hanya fokus mengurusi sembako bertolak belakang dari keinginan pemerintah untuk mendorong diversifikasi pangan lokal. Sesuai isi dari Perpres 66 Tahun 2021, BPN juga akan memiliki kedeputian bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. 

Menurut Khudori, jangkauan komoditas yang diurus oleh BPN semestinya bisa ditambah. Namun, jika pun fokus pada sembilan bahan pokok, BPN diharap dapat bekerja dengan luwes dan mendukung upaya-upaya diversifikasi pangan di setiap daerah. 

"Siapapun nanti yang ditunjuk dalam memimpin BPN, jangan kaku dan jangan seperti pemerintah selama ini yang cenderung fokus dengan pajale (padi, jagung, kedelai) seolah-olah pangan lokal tidak penting," ujarnya. 

Khudori berharap kinerja BPN nantinya bisa lebih fokus sehingga pengambilan keputusan bidang pangan tidak terpecah pada banyak kementerian. "Yang perlu diingat, BPN berfungsi untuk koordinasi merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pihak yang mengeksekusi tetap kementerian teknis terkait," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika