Tuesday, 18 Muharram 1444 / 16 August 2022

Tuesday, 18 Muharram 1444 / 16 August 2022

 

18 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

API: BPN Harus Beri Dampak ke Penurunan Impor Pangan

Ahad 29 Aug 2021 11:43 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ratna Puspita

Aliansi Petani Indonesia (API) berharap pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) dapat membantu upaya peningkatan produksi dan stabilisasi harga serta berdampak pada menurunnya volume impor pangan. (Foto: Warga membeli kebutuhan pokok di pasar)

Aliansi Petani Indonesia (API) berharap pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) dapat membantu upaya peningkatan produksi dan stabilisasi harga serta berdampak pada menurunnya volume impor pangan. (Foto: Warga membeli kebutuhan pokok di pasar)

Foto: RAISAN AL FARISI/ANTARA
BPN harus mampu menjamin antara supply dan demand pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Petani Indonesia (API) berharap pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) dapat membantu upaya peningkatan produksi dan stabilisasi harga serta berdampak pada menurunnya volume impor pangan. Ketua API, Muhammad Nuruddin, mengatakan, kebaraan BPN mestinya membuat kebijakan sektor pangan dalam negeri dapat lebih efektif dan mendorong pemenuhan cadangan pangan dari produksi lokal. 

 

"Harus mampu menjamin antara supply dan demand supaya memastikan tidak perlu impor pangan. Tujuan BPN itu seharusnya menekan angka impor," kata Nuruddin kepada Republika.co.id, Ahad (29/8). 

Baca Juga

Nuruddin mengatakan, keberadaan BPN sebetulnya juga dapat mengurangi polemik antar kementerian yang selama ini kerap terjadi ketika akan mengambil kebijakan impor dalam komoditas pangan pokok. Namun, ia menilai dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 yang menjadi dasar pembentukan BPN tidak dijelaskan peran serta Badan Pusat Statistik dalam data pangan.

Padahal, ketersediaan data yang valid dan dari satu sumber sangat dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan pangan. Masalah data yang selama ini menjadi kelemahan dari Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan pangan harus menjadi pertimbangan pentingnya data valid oleh BPN. 

"Supaya adil, BPS harus menjadi wali data dalam memastikan kebijakan di BPN. Baik itu untuk beras, cabai, kedelai, tebu, jagung, semua harus berdasarkan data dari BPS," kata dia. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile