Anggota DPRD Minta Kulon Progo Perbanyak Proyek Padat Karya
Red: Ratna Puspita
Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Sasmita Hadi meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran untuk program padat karya dan memperbanyak jumlah paket pekerjaan padat karya di desa. (Foto: Ilustrasi Anggaran) | Foto: Mgrol101
REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Sasmita Hadi meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran untuk program padat karya dan memperbanyak jumlah paket pekerjaan padat karya di desa. "Pada APBD Perubahan 2021 ini, selain anggaran padat karya dinaikkan, tapi juga meningkatkan jumlah paket pekerjaan yang dikerjakan secara padat karya," kata Sasmita di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (29/8).
Ia mengatakan, anggaran untuk program padat karya nilainya Rp5,2 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dengan alokasi dana itu pemerintah daerah bisa membangun lebih banyak infrastruktur penting di desa seperti jalan. "Anggaran padat karya ini anggaran sangat minim, tapi hasil pembangunannya melebihi target karena masyarakat banyak yang gotong royong mengeluarkan uang secara mandiri untuk menambah volume pengerjaan," katanya.
Ia menjelaskan, selain mempercepat pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya akan mendorong pergerakan ekonomi desa, program padat karya menghadirkan peluang kerja bagi warga desa. "Kami berharap program padat karya tidak berhenti ketika pekerjaan padat karya berakhir. Maka harus ada rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian program itu sehingga menciptakan berbagai pengembangan di masa yang akan datang," katanya.
Di Kulon Progo, ia mencontohkan, program padat karya antara lain dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur di Dusun Mentobayan, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo. "Padat karya ini sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di tingkat dusun-dusun," kata warga Dusun Mentobayan Suyanto, yang berharap pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program padat karya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
