Monday, 14 Jumadil Akhir 1443 / 17 January 2022

Monday, 14 Jumadil Akhir 1443 / 17 January 2022

Kemenkes: Bahan Baku Impor Dominasi Produksi Alat Kesehatan

Senin 30 Aug 2021 05:58 WIB

Red: Ani Nursalikah

Kemenkes: Bahan Baku Impor Dominasi Produksi Alat Kesehatan . Tenaga kesehatan memeriksa alat bantu pernapasan di Ruang Isolasi Zam-Zam di RSUD Al-Ihsan, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jumat (27/8). Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) pada (26/8), tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang melayani Covid-19 dan tidak melayani Covid-19 mengalami penurunan dengan total keterisian 19,92 persen dibandingkan dengan bulan lalu yang mencapai 91,12 persen. Foto: Republika/Abdan Syakura

Kemenkes: Bahan Baku Impor Dominasi Produksi Alat Kesehatan . Tenaga kesehatan memeriksa alat bantu pernapasan di Ruang Isolasi Zam-Zam di RSUD Al-Ihsan, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jumat (27/8). Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) pada (26/8), tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang melayani Covid-19 dan tidak melayani Covid-19 mengalami penurunan dengan total keterisian 19,92 persen dibandingkan dengan bulan lalu yang mencapai 91,12 persen. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Ada sejumlah kendala dalam memanfaatkan bahan baku dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Produksi alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih didominasi pemanfaatan komponen bahan baku impor.  Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro mengatakan di masa Covid-19 2020, jumlah industri itu meningkat tinggi dari 303 menjadi 871.

"Tapi, yang mempunyai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) itu hanya 3,48 persen. Jadi masih sangat sedikit," kata Laksono saat hadir secara virtual dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan di kanal YouTube Kemenkes RI yang dipantau di Jakarta, Senin (30/8).

Baca Juga

Ia mengatakan pemanfaatan bahan baku dalam negeri untuk produksi alat kesehatan yang masih rendah juga terlihat pada pola transaksi di katalog elektronik yang hanya berkisar 22 persen dari total transaksi. Menurut dia, TKDN merupakan instrumen kunci untuk mengukur kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Namun, ketentuan itu belum menjadi instrumen utama. "Kita perlu sebuah kebijakan kunci yang jadi instrumen mengukur apakah kita maju, stagnan atau mungkin mundur," katanya.

Ia mengatakan kebijakan TKDN masih terbilang baru dan terus dikembangkan di Indonesia sehingga pemerintah masih menggunakan dua aturan, yakni pengadaan alat kesehatan dalam negeri (AKD) dan alat kesehatan luar negeri (AKL). Kondisi itu memungkinkan produsen bisa memilih pasokan bahan baku.

"Sehingga impor memang masih terus mendominasi," katanya.

Alat kesehatan dalam negeri pun, katanya, belum menjamin seluruh komponen yang tersedia berasal dari dalam negeri. Sebagian di antaranya masih menggunakan bahan baku impor.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah dalam membangun kemandirian usaha alat kesehatan selama pandemi Covid-19 masih mempunyai banyak hambatan. "Presiden mengatakan kemandirian industri obat, vaksin dan alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan," katanya.

Ia mengidentifikasi sejumlah kendala, di antaranya regulasi TKDN dan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang masih belum maksimal. Kendala lainnya adalah insentif industri dari hulu ke hilir yang belum ada kejelasan serta kemampuan industri farmasi nasional yang masih terbatas dalam mengelola ketersediaan bahan baku.

"Bahan baku alat kesehatan itu sangat kompleks. Ada lebih dari 11 bahan baku alat kesehatan mulai dari kain, baja, sampai juga isotop nuklir. Ini tidak mudah mengelola bahan baku ini," katanya.

Ia juga menyoroti aktivitas uji pra dan post market untuk peralatan kesehatan yang saat ini semakin canggih. "Ini kita juga belum mempunyai sistem yang baku untuk uji klinik. Data industri masih dipotong-potong dan juga penelitian yang belum betul-betul bagus," kata Laksono.

sumber : Antara
Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile