REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong Kemendikbud Ristek untuk mengambil peran prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan pelajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilaksanakan sembari menuntaskan proses vaksinasi tersebut.
"Mau tak mau Kemendikbud harus mengambil peran prioritas. Kita minta supaya Kemendikbud tuntaskan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sembari berjalan vaksinasi siswa-siswa kita, pelajar kita, terlaksana tapi tidak menjadi syarat bagi pelaksanaan PTM," kata Huda dalam rapat koordinasi nasional bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara daring, Senin (30/8).
Huda mengatakan, pihaknya menjadikan isu vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan para siswa sebagai salah satu fokus utama. Dia melihat, semangat Kemendikbud untuk lekas membuka PTM tidak sejalan dengan capaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Dari 5,6 juta guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang harus divaksin, kini baru sekitar 1,9 juta.
"Artinya masih ada gap antara harapan Kemendikbud untuk secepatnya PTM dengan target capaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang masih belum tercapai," kata dia.
Karena itulah, menurut Huda, mensyaratkan pelaksanaan PTM dengan tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, serta siswa semakin tidak mungkin untuk dilakukan. Persyaratan tersebut, kata dia, cukup rumit untuk diwujudkan karena melihat fakta yang ada.
Dia mengatakan, jumlah siswa di Indonesia ada 66 juta orang, namun capaian vaksinasi di Indonesia secara keseluruhan saja baru 59 juta orang. "Jadi bisa-bisa butuh waktu dua tahun untuk vaksinasi seluruh peserta didik kita. Dan itu tidak mungkin menunggu sampai dua tahun baru melaksanakan PTM," jelas Syaiful.
Rapat koordinasi nasional yang digelar KPAI membahas terkait hasil pengawasan persiapan PTM terbatas dan program vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua KPAI, Susanto. Dalam sambutannya Susanto mengatakan, selama ini KPAI kerap melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan daerah yang sudah terlebih dahulu melakukan PTM.
Pada 2020 lalu, KPAI melakukan pengawasan di 49 satuan pendidikan yang berada di 21 kabupaten dan sembilan provinsi. Kemudian pada 2021, KPAI melakukan pengawasan di 46 sekolah yang berada di tujuh provinsi dan 12 kabupaten. Itu dilakukan untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik di masa pandemi Covid-19.
"Tentu ini merupakan bagian dari komitmen kita agar satuan pendidikan kita di Indonesia memastikan anak-anak kita tidak rentan terpapar Covid-19 dan di pihak lain memastikan anak-anak kita mendapatkan layanan yang terbaik," kata Susanto.
Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kekhawatiran yang KPAI miliki. Apabila dalam situasi pandemi Covid-19 ini anak-anak tak mendapatkan layanan belajar dengan baik, KPAI khawatir hal tersebut akan menyebabkan masalah baru di kemudian hari.
"Karena kalau anak-anak kita dalam situasi seperti ini tidak mendapatkan layanan belajar terbaik maka dikhawatirkan juga menimbulkan masalah baru di kemudian hari," tutur dia.
Susanto berharap, rapat yang digelar tersebut bisa menghasilkan rekomendasi terbaik bagi pelaksanaan PTM ke depannya. "Tentu memberikan manfaat buat kemajuan satuan pendidikan di Indonesia dan sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan anak yang lebih baik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika