REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 20 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 11 perkara di antaranya sudah inkracht atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, dari 20 perusahaan yang digugat, sebanyak sembilan di antaranya perkaranya masih dalam proses persidangan. Ada yang masih menunggu putusan pengadilan negeri, ada pula yang sedang mengajukan banding maupun kasasi.
Sedangkan 11 perkara lainya sudah inkracht. "Dua perusahaan (di antaranya) sudah tereksekusi. Salah satunya PT BMH dan satu lagi saya lupa," kata dia dalam jumpa pers daring, Senin (30/8).
PT Bumi Mekar Hijau (BMH), lanjut dia, telah membayar ganti rugi dan biaya pemulihan senilai Rp 78,5 miliar. Sanksi itu terkait karhutla di atas lahan yang dikelola PT BMH di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, pada 2014 silam.
Adapun, 11 perusahaan yang perkaranya sudah inkracht itu sebagaimana ditampilkan dalam pemaparan Rasio sebagai berikut:
- PT BMH dengan gugatan Rp 7,9 triliun. Hakim memutuskan nilai ganti rugi dan biaya pemulihan Rp 78,5 miliar
- PT WAJ digugat RP 754 miliar. Nilai putusan Rp 466 miliar.
- PT WA digugat Rp 209 miliar. Nilai putusan Rp 29 miliar.
- PT RKK digugat Rp 191 miliar. Nilai putusan Rp 191 miliar.
- PT PU digugat Rp 183 miliar. Nilai putusan Rp 22 miliar.
- PT JJP digugat Rp 491 miliar. Nilai putusan Rp 491 miliar.
- PT KA digugat Rp 366 miliar. Nilai putusan Rp 366 miliar.
- PT SPS digugat Rp 439 miliar. Nilai gugatan Rp 439 miliar.
- PT KLM digugat Rp 299 miliar. Nilai putusan Rp 299 miliar.
- PT AUS digugat Rp 359 miliar. Nilai putusan Rp 342 miliar.
- PT NSP digugat Rp 1 triliun. Nilai gugatan Rp 1 triliun.
Rasio mengatakan, ada kemajuan signifikan dalam penegakan hukum sebagaimana tampak dalam putusan 11 perkara yang inkracht. "Kualitas gugatan perdata kita semakin hari semakin meningkat, karena hampir semua gugatan perdata kita itu dikabulkan oleh PN Negeri," kata Rasio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika