Pemkab Kulon Progo Diminta Perpendek Jalan Lokal Primer
Red: Ratna Puspita
Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Prasetya meminta pemerintah kabupaten memperpendek panjang jalan lokal primer. (Foto: Ilustrasi pengerjaan proyek) | Foto: Republika/Putra M. Akbar
REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Prasetya meminta pemerintah kabupaten memperpendek panjang jalan lokal primer. Hal ini agar pengerjaannya bisa bersamaan dan selesai secara tuntas.
Wisnu Prasetya di Kulon Progo, Selasa (31/8), mengatakan Surat Keputusan Bupati Nomor 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten perlu ditinjau ulang. Khususnya, untuk memperpendek panjang jalan lokal, misalnya dari tujuh kilometer menjadi tiga atau empat kilometer.
"Selama ini, Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) melakukan pengerjaan jalan kabupaten tidak tuntas dari panjang jalan kabupaten yang dibangun sehingga ketika dikerjakan secara bertahap hasilnya tidak memuaskan," kata Wisnu.
Berdasarkan SK Bupati Nomor 408/A/2017, total ruas jalan lokal primer I sepanjang 635,02 kilometer, dan total ruas jalan lokal primer II 672,62 kilometer. Ia mendorong DPUPKP melakukan pemetaan jalan yang kiranya tidak dapat didanai dengan dana desa atau APBDes, status jalannya dinaikkan menjadi jalan kabupaten.
Begitu juga sebaliknya, jalan kabupaten yang sekiranya tidak bisa didanai APBD, statusnya diturunkan menjadi jalan desa. "Saat ini, pemetaan jalan ini juga mempertimbangkan tingkat strategis jalan itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi," katanya.
Wisnu juga meminta DPUPKP melakukan pemetaan jalan lokal primer yang menjadi skala prioritas dibangun dengan menambahkan beberapa kriteria di antaranya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendukung perkembangan sektor pariwisata. "Saat ini, akses jalan menuju objek wisata kurang bagus, sehingga objek wisata yang seharusnya berkembang pesat, menjadi objek wisata kurang diminati karena akses jalan yang kurang baik. Untuk itu, kami minta DPUPKP memprioritaskan pembangunan jalur jalan wisata," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo ini.
Sementara itu, Anggota Pansus Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Penataan Ruas Jalan Lokal Primer Kulon Progo DPRD Kulon Progo Sarkowi meminta ada pemerataan anggaran pembangunan infrastruktur antara wilayah utara, tengah dan selatan sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan antarwilayah. "Pembangunan infrastruktur harus berasas keadilan sesuai luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah ruas jalan," kata Sarkowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
