REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio mengamati pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) pasca resmi masuk koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia meminta, supaya Partai Amanat Nasional (PAN) bersabar menunggu mendapat kursi menteri.
Hendri menekankan, agar PAN tidak grasa-grusu guna memperoleh jabatan strategis di kabinet. Menurutnya, PAN tak perlu repot bermanuver untuk memperoleh kepastian jatah menteri.
"Sabar lah jangan buru-buru juga. Tunggu keputusan Jokowi untuk menempatkan wakil di kabinet," kata pria yang akrab disapa Hensat itu kepada Republika, Selasa (31/8).
Hensat menganalisa, peluang PAN masuk kabinet Indonesia Maju jilid II tergolong besar. Pasalnya, PAN sudah mendapat sinyal positif dari Presiden Jokowi dan parpol yang menjadi bagian dari koalisi.
"Sudahlah PAN itu sabar saja. Kemarin sudah sinyal positif dari istana dan Jokowi. Parpol koalisi lain juga sudah bilang saudara baru," ujar Hensat.
Di sisi lain, Hensat mengungkapkan, masuknya PAN ke dalam koalisi bukan terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa politik itu sudah dirancang dan melewati tahap sedemikian rupa. Bahkan, menurut Hensat, Jokowi harus lebih dulu meminta persetujuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kejadian politik enggak berdiri sendiri. Sebelumnya, ada Mega ketemu Jokowi, Prabowo ketemu Jokowi. Jadi sebelumnya pasti ada pembicaraan tuh antara Mega-Jokowi-Prabowo. Sebetulnya Pak Jokowi sudah ngomong ke Bu Mega dan Prabowo tentang ini (PAN gabung koalisi)," ucap Hensat.
Diketahui, PAN menggelar Rakernas II, Selasa (31/8) pagi. Ketua Penyelenggara Rakernas II PAN Pangeran Khairul Saleh mengatakan, rakernas dihadiri 990 peserta baik secara fisik maupun virtual.
Rakernas dihadiri sejumlah petinggi PAN antara lain Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Sekjen PAN Eddy Soeparno. Diduga PAN turut membahas masa depannya setelah masuk koalisi pendukung pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika