REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kehadiran Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) diharapkan dapat menjadi platform untuk mempersatukan pihak-pihak bisnis yang berintegritas, dan membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan iklim bisnis tanpa korupsi.
Hal ini disampaikan Ketua umum IICD, Sigit Pramono dalam webinar KAKI bertema, 'Managing the Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector'. Koalisi ini, menurut Sigit, telah terbukti keefektifannya. Hal ini terihat dari kesuksesan CAC Thailand yang telah mengembangkan program ini sejak tahun 2010
Program KAKI, lanjut Sigit, merupakan wujud nyata komitmen IICD dalam isu antikorupsi. KAKI diharapkan dapat menjadi platform untuk mempersatukan pihak-pihak bisnis dan membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan iklim bisnis tanpa korupsi.
“KAKI tidak akan kuat tanpa dukungan asosiasi-asosiasi bisnis. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dukungan tanpa henti dari KADIN Indonesia, KNKG, AEI, IICG, APINDO, HIPMI Kota Bandung, Indonesia Business Link, IGCN, serta GRC,” kata SIgit, dalam siaran pers atas acara yang dilakukan secara virtual Selasa (31/8) itu.
Kegiatan webinar ini dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang memberikan welcoming remarks, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Teten Masduki sebagai pemberi keynote speech. Diskusi webinar ini meliputi bagaimana manajemen anti-suap yang baik beserta contoh-contoh sistem anti-suap yang telah teruji dan memiliki standar nasional maupun internasional.
Para pembicara webinar ini pun merupakan tokoh yang telah berkecimpung lama dan ahli dalam bidangnya masing-masing, antara lain; Mr. Kulvech Janvatanavit, Presiden IOD Thailand; Arsjad Rasjid, Ketua KADIN Indonesia; Ibu Natalia Soebagjo (Dewan Penasihat Transparency Internasional Berlin); Irwan Habsjah (Komisioner Independen BTPN dan anggota Advisory Committee KAKI).
KAKI adalah koalisi bagi sektor swasta Indonesia untuk secara kolektif menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan anti-korupsi yang efektif melalui kebijakan kepatuhan dan pengambilan inisiatif untuk mengurangi korupsi dan mempromosikan ekosistem bisnis yang bersih di Indonesia.
Sistim Anti Korupsi ini didasarkan atas keberhasilan CAC Thailand yang telah mengajak lebih dari 1000 perusahaan Thailand mengurangi korupsi di sektor swasta dalam satu dekade terakhir.
Ketua Advisory Committee, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, KAKI merupakan solusi yang cenderung sederhana bagi sektor swasta. Dijelaskannya, pandemi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan. Risiko-risiko operasionalisasi perusahaan pun naik, terutama risiko suap.
Kedua menteri yang hadir dalam acara tersebut sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan secara bersama untuk langkah pencegahan korupsi. “Sebagai langkah penyelamatan UMKM kita di daerah, sekitar 40 persen anggaran belanja daerah harus dialokasikan untuk penguatan UMKM,” kata Teten Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika